Liputan6.com, Jakarta: Langkah deponeering merupakan otoritas independen pihak Kejaksaan Agung untuk memutuskan suatu perkara. Demikian ditegaskan mantan anggota Tim Delapan Todung Mulya Lubis usai mendatangi Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono di Geudng Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (13/10).
"Kalau deponeering itu apakah DPR, eksekutif, yudikatif setuju atau tidak setuju, itu hanya pendapat," tutur Todung. "Hak deponering adalah hak penuh Kejagung meskipun tetap butuh pendapat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Namun, sikap kejaksaan untuk menempuh deponering atau pengadilan tidak ada yang bertentangan, karena putusan MA memberikan pilihan-pilihan."
Kendati demikian, Todung beserta mantan tim delapan lainnya, tidak dapat memengaruhi keputusan Kejagung opsi mana yang akan dipilih. "Kalau memang Kejagung mau bawa ke pengadilan, ya ke pengadilan. Bolanya ada di Kejagung. Kami yakin bahwa pilihan yang diambil Kejagung terbaik untuk bangsa dan negara," jelasnya.
Todung juga mendesak Darmono menyudahi penanganan kasus Bibit-Chandra.(IDS/SHA)
"Kalau deponeering itu apakah DPR, eksekutif, yudikatif setuju atau tidak setuju, itu hanya pendapat," tutur Todung. "Hak deponering adalah hak penuh Kejagung meskipun tetap butuh pendapat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Namun, sikap kejaksaan untuk menempuh deponering atau pengadilan tidak ada yang bertentangan, karena putusan MA memberikan pilihan-pilihan."
Kendati demikian, Todung beserta mantan tim delapan lainnya, tidak dapat memengaruhi keputusan Kejagung opsi mana yang akan dipilih. "Kalau memang Kejagung mau bawa ke pengadilan, ya ke pengadilan. Bolanya ada di Kejagung. Kami yakin bahwa pilihan yang diambil Kejagung terbaik untuk bangsa dan negara," jelasnya.
Todung juga mendesak Darmono menyudahi penanganan kasus Bibit-Chandra.(IDS/SHA)