Liputan6.com, Pontianak: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengimbau Pemerintah Malaysia agar jangan mengaitkan konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia dengan keberadaan TKI di sana. "Ini kita tekankan baik kepada pemerintah Indonesia maupun Malaysia," imbuh Muhaimin di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (28/8).
Muhaimin khawatir akan banyak TKI yang terkena imbas jika hal itu terjadi. Sebab masalah ini bukan menjadi domain para TKI di Malaysia. "Permasalahan ini sedang diselesaikan Kementerian Luar Negeri. Jadi, untuk sementara ini, biarkan dulu proses ini berlanjut. Karena kalau kita langsung mengambil tindakan, jelas bisa mempengaruhi banyak hal," tutur Muhaimin.
Soal ini sempat disinggung Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam dialog dengan warga di Desa Kebon Ayu Lombok Barat, hari ini. Menurut Jumhur saat ini hubungan para TKI dan perusahaan tempat mereka bekerja berada pada taraf normal. "Hubungan kita seperti hubungan suami istri, benci tapi rindu dan saling membutuhkan," kata Jumhur.
Perselisihan RI-Malaysia kian panas. Itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman enggan meminta maaf dan melakukan travel advisory kepada Indonesia. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai pernyataan itu sangat provokatif.(Ant)
Muhaimin khawatir akan banyak TKI yang terkena imbas jika hal itu terjadi. Sebab masalah ini bukan menjadi domain para TKI di Malaysia. "Permasalahan ini sedang diselesaikan Kementerian Luar Negeri. Jadi, untuk sementara ini, biarkan dulu proses ini berlanjut. Karena kalau kita langsung mengambil tindakan, jelas bisa mempengaruhi banyak hal," tutur Muhaimin.
Soal ini sempat disinggung Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam dialog dengan warga di Desa Kebon Ayu Lombok Barat, hari ini. Menurut Jumhur saat ini hubungan para TKI dan perusahaan tempat mereka bekerja berada pada taraf normal. "Hubungan kita seperti hubungan suami istri, benci tapi rindu dan saling membutuhkan," kata Jumhur.
Perselisihan RI-Malaysia kian panas. Itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman enggan meminta maaf dan melakukan travel advisory kepada Indonesia. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai pernyataan itu sangat provokatif.(Ant)
