Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat dan China tengah menimbang berbagai opsi untuk menghadapi Korea Utara. Hal tersebut disampaikan penasihat keamanan AS.
Kepada ABC News seperti dikutip BBC, Senin, (17/4/2017), Letnan Jenderal HR McMaster mengatakan, ada konsensus dengan China bahwa ini adalah situasi yang "tidak dapat dilanjutkan". Pernyataan McMaster ini muncul pasca-parade militer besar-besaran dan uji coba rudal terbaru Korut yang berujung pada kegagalan.
Kerja sama dengan Tiongkok dalam isu nuklir Korut sebelumnya telah ditegaskan oleh Presiden Donald Trump. Dan pengumuman Trump itu merupakan konfirmasi perdana bahwa kedua negara akan bekerja sama dalam isu nuklir Korut.
McMaster menegaskan bahwa uji coba rudal terbaru Korut merupakan perilaku provokatif, destabilisasi, serta mengancam.
Baca Juga
Advertisement
"Presiden telah menegaskan bahwa ia tidak terima jika AS dan sekutu serta mitranya di kawasan berada di bawah ancaman dari rezim bersenjata nuklir," ujar McMaster.
"Saya rasa ada sebuah konsesus internasional sekarang, termasuk China dan kepemimpinannya, bahwa situasi seperti ini tidak bisa dilanjutkan," pungkasnya.
Pada Jumat lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi memperingatkan bahwa situasi di kawasan tengah meningkat dan "konflik dapat meletus setiap saat".
Sikap Trump terhadap China sendiri belakangan mulai melunak. Setelah sempat menyebut Tiongkok sebagai manipulator mata uang, beberapa saat lalu Trump "meralat" pernyataannya.
"Mengapa saya menyebut China sebagai manipulator mata uang sementara mereka bekerja sama dengan kita dalam isu Korut? Kita akan lihat apa yang terjadi!," kicau Trump di media sosial kesayangannya Twitter.
Di tengah ketegangan di kawasan Semenanjung Korea, Wapres AS Mike Pence melakukan lawatan 10 harinya ke sejumlah negara di Asia Pasifik di antaranya Korsel, Jepang, Indonesia, dan Australia.
Tiba di Seoul, Pence bereaksi atas uji coba rudal Korut. Ia menyebutnya sebuah provokasi dan isu nuklir Korut merupakan agenda pembahasan dalam pertemuannya dengan pelaksana tugas presiden Hwang Kyo-ahn.
