Liputan6.com, Jambi - Menjadi guru di daerah terpencil harus banyak sabar. Demikian ucapan Arios, yang juga Ketua Persatuan Guru Daerah Terpencil di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
Menurut Arios, sekitar 60 guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS di Kabupaten Sarolangun sudah satu tahun sejak 1 Januari 2016 belum menerima sepeser pun tunjangan guru daerah terpencil.
"Besarannya bervariasi, tergantung golongan dan gaji pokoknya," ucap Arios saat dihubungi di Kabupaten Sarolangun, Kamis malam, 29 Desember 2016.
Padahal, kata Arios, untuk guru berstatus honorer justru sudah menerima gaji maupun tunjangan sekitar Rp 1,5 juta.
Baca Juga
Advertisement
Galau akan nasib tunjangannya, Arios mengaku bersama guru lainnya sudah mengadukan hal tersebut ke bupati, anggota DPR hingga terakhir pada Rabu, 28 Desember 2016, ke DPRD Provinsi Jambi.
"Apalagi ini sudah masuk akhir tahun," ujar dia.
Cerita guru terpencil di Kabupaten Sarolangun, semakin miris saat tunjangan sertifikasi pun tak kunjung keluar. Bagi Arios dan guru di daerah terpencil lainnya, kondisi itu menimbulkan kekhawatirkn. Sebab, beban biaya tinggal di daerah terpencil lumayan tinggi.
"Beli gas tiga kilogram saja Rp 40 ribu. Bandingkan di kota yang harganya cuma Rp 20 ribu," Arios memungkasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengaku menerima aduan dari puluhan guru daerah terpencil di Kabupaten Sarolangun. Ia berjanji akan memanggil dan menanyakan langsung masalah tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi.
"Kita tanya skemanya seperti apa, sumber dananya dari mana dan kenapa belum dibayarkan," ujar Cornelis.
Menurut dia, dari sejumlah aduan itu diketahui akibat masalah tunjangan yang sudah satu tahun macet menyebabkan aktivitas belajar-mengajar menjadi tidak lancar.
"Ini satu tahun tidak cair kan ada yang aneh," Ketua DPRD Provinsi Jambi memungkasi.
