Liputan6.com, Jakarta: Berpikir dahulu sebelum memutuskan menikah siri. Soalnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan mengatakan, pelaku pernikahan yang menurut undang-undang tak sah seperti pernikahan siri bisa dikenai sanksi. Para pelaku yang melarang ketentuan itu dapat diancam hukuman penjara berkisar enam bulan hingga tiga tahun.
Pertimbangan ini sesuai fatwa yang diputuskan di Padang Panjang, Sumatra Barat, Januari 2009 silam. "Mengacu pada undang-undang perkawinan tahun 1974, sebuah pernikahan harus sah secara agama dan negara," kata Amidhan di Jakarta, Senin (15/2).
Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama. Meski secara agama sah, tambah Amidhan, pernikahan siri tak dicatatkan atau dilaporkan ke lembaga pencatatan negara. Menurut Amidhan ketentuan itu sudah diterapkan sejak lama.
Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya masih mengkaji pokok-pokok aturan dalam Rancangan Undang-Undang peradilan Agama Tentang Perkawinan. Yang isinya yakni membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak. "Komisi VIII berhati-hati mengambil sikap dalam hal ini karena (nikah siri) memang tidak dilarang agama. Kami akan mengkaji sejauh mana pemerintah akan mengatur kehidupan pribadi warga dalam hal ini," jelas Abdul Kadir.
RUU Peradilan Agama yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2010 antara lain memuat ketentuan pidana terkait dengan perkawinan siri, perkawinan mutah (kontrak), dan menikahkan atau menjadi wali nikah. Padahal sebetulnya tidak berhak.(ANTARA)
Pertimbangan ini sesuai fatwa yang diputuskan di Padang Panjang, Sumatra Barat, Januari 2009 silam. "Mengacu pada undang-undang perkawinan tahun 1974, sebuah pernikahan harus sah secara agama dan negara," kata Amidhan di Jakarta, Senin (15/2).
Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama. Meski secara agama sah, tambah Amidhan, pernikahan siri tak dicatatkan atau dilaporkan ke lembaga pencatatan negara. Menurut Amidhan ketentuan itu sudah diterapkan sejak lama.
Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya masih mengkaji pokok-pokok aturan dalam Rancangan Undang-Undang peradilan Agama Tentang Perkawinan. Yang isinya yakni membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak. "Komisi VIII berhati-hati mengambil sikap dalam hal ini karena (nikah siri) memang tidak dilarang agama. Kami akan mengkaji sejauh mana pemerintah akan mengatur kehidupan pribadi warga dalam hal ini," jelas Abdul Kadir.
RUU Peradilan Agama yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2010 antara lain memuat ketentuan pidana terkait dengan perkawinan siri, perkawinan mutah (kontrak), dan menikahkan atau menjadi wali nikah. Padahal sebetulnya tidak berhak.(ANTARA)