Liputan6.com, Jakarta - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengaku mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait pungutan liar atau pungli.
"Banyak laporan yang saya terima terkait pungli ini, utama dari pengusaha kapal yang di daerah. Keluhan mereka setelah adanya kejadian ini hampir semua perizinan usaha kapal di daerah tidak mau melayani masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan," kata Miryam kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Advertisement
Ketua DPP Partai Hanura ini mengatakan, hal ini tidak seharusnya terjadi apabila pejabat dinas perhubungan dari pusat sampai ke daerah memahami tugas dan fungsinya secara baik.
Ia menegaskan, jika laporan ini benar maka bisa disimpulkan bahwa reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya berjalan, padahal persoalan ini menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi dalam nawacitanya.
"Saya sudah meminta pimpinan Komisi V untuk sidak ke daerah guna menyikapi persoalan ini. Jangan sampai peristiwa OTT berimbas terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh jajaran Kemenhub," ujar dia.
Miryam meminta, apapun alasannya pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh ada yang tutup.
"Banyak pekerjaan rumah soal reformasi birokrasi dalam tubuh Kemenhub yang harus segera diatasi oleh Pak Menteri dengan segera," tandas Miryam.
Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka, atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemenhub). Tiga tersangka tersebut merupakan PNS di Dirjen Kemenhub.
Tiga PNS itu berinisal ES yang merupakan Ahli Ukur Ditjen Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub. Kemudian, MA, Kasi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub. Yang terakhir, AR, PNS yang bertugas di loket pelayanan.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kemenhub, pada Selasa 11 Oktober 2016, polisi mengamankan delapan buku rekening dengan nama yang berbeda-beda, dengan total saldo Rp 1 miliar di sebuah meja pegawai Kemenhub berinisial MS.
Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan mengatakan, diduga saldo Rp 1 miliar tersebut merupakan hasil dari pungli yang dilakukan para oknum di Kemenhub Dirjen Laut.
