Bom Mobil Meledak di Turki, 27 Orang Terluka

Ledakan ini terjadi sehari setelah puluhan wali kota yang diduga terkait dengan PKK dilengserkan.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 12 Sep 2016, 17:46 WIB
Ilustrasi penemuan bom (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Liputan6.com, Istanbul - Sebuah bom mobil meledak di dekat gedung pemerintahan di Kota Van, bagian tenggara Turki. Setidaknya 27 orang terluka dalam peristiwa ini.

Seperti dilansir Reuters, Senin (12/9/2016) ledakan ini terjadi sekitar 200 meter dari kantor gubernur Provinsi Van persis sehari setelah puluhan wali kota yang diduga terkait dengan PKK 'dilengserkan'.

Bagian tenggara Turki telah berulang kali dilanda peristiwa pengeboman yang diduga dilakukan oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok ini disebut telah melancarkan pemberontakan selama tiga dekade di kawasan tersebut. Mereka melanggar perjanjian gencatan senjata pada 2015 lalu.

Sumber-sumber keamanan menduga kuat, PKK adalah dalang di balik peristiwa pengeboman di Kota Van. Operasi pun diluncurkan untuk mengejar pelaku.

Meski demikian hingga saat ini tak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Ledakan bom dikabarkan merusak bagian depan gedung empat lantai itu. Jalanan di depan kantor gubernur tersebut lazimnya dipadati warga yang beraktivitas, namun pada saat kejadian lebih sepi mengingat bertepatan dengan libur perayaan Idul Adha.

Salah seorang anggota parlemen dari fraksi AKP, Burhan Kayaturk menuding, ledakan menargetkan kantor gubernur yang berasal dari AKP. Namun ia menambahkan gedung tersebut dapat diamankan dan tak terjadi kerusakan yang berarti.

Terdapat sekitar 24 wali kota baru yang belum lama ini dilantik menggantikan pejabat lama yang diduga memiliki hubungan dengan PKK --dianggap kelompok teroris oleh pemerintah-- di mana hal ini memicu gelombang protes. Mereka juga dituding terlibat dalam gerakan pendukung Fethullah Gulen.

Setidaknya terdapat empat kota di Provinsi Van yang wali kotanya dilengserkan.

Presiden Tayyip Erdogan mengatakan, pihaknya memiliki cukup bukti bahwa pejabat yang dilengserkan mengirimkan bantuan ke kelompok militan Kurdi. Menurutnya, karena hal tersebut mereka harus segera dilucuti.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya