Liputan6.com, Jakarta: Di era modern sepeti sekarang ini listrik telah menjadi salah satu kebutuhan vital. Namun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas memenuhi kebutuhan listrik masyarakat banyak dikecam karena dianggap tidak berhasil dengan banyak melakukan pemadaman bergilir.
Bagi warga Jakarta, kebakaran di gardu induk Cawang, Jakarta Timur, akhir Oktober silam dituding sebagai alasan pemadaman bergilir. Pemadaman listrik juga terjadi hampir merata di pelosok daerah. Sendi perekonomian terutama usaha ekonomi kecil menengah ikut lumpuh. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan kondisi listrik saat ini mencapai tahap darurat.
Masalah lain yang dihadapi PLN adalah tingginya ongkos produksi listrik yang tidak sebanding dengan harga jual. Minimnya dana perawatan dan investasi dituding sebagai alasan sulitnya memajukan PLN. Selain masalah harga jual dan investasi, ketidakefisienan terus membelit tubuh PLN.
Belum lagi korupsi yang mendera perusahaan setrum negara ini sejak lama. Beberapa pejabatnya bahkan sempat dibui. Sebut saja mantan Dirut PLN Eddie Widiono. Bahkan Dirut PLN saat ini, Fahmi Mochtar, juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus korupsi proyek rencana induk sistem informasi PLN Jakarta dan Tangerang yang diduga merugikan negara Rp 200 miliar lebih. PLN juga harus menghadapi pencurian listrik [baca: Tak Cukup Bukti, Dirut PLN Dibebaskan].
Lantas, jika masalah terus mendera PLN apakah perusahaan pelat merah ini terus bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional? Langkah darurat apa yang harus diambil PLN guna keluar dari masalah? Dapatkan korupsi dan ketidakefisienan yang terus membelit PLN diberantas? Saksikan selengkapnya dalam tayangan Sigi 30 Menit edisi Rabu, 2 Desember 2009.(YNI/YUS)
Bagi warga Jakarta, kebakaran di gardu induk Cawang, Jakarta Timur, akhir Oktober silam dituding sebagai alasan pemadaman bergilir. Pemadaman listrik juga terjadi hampir merata di pelosok daerah. Sendi perekonomian terutama usaha ekonomi kecil menengah ikut lumpuh. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan kondisi listrik saat ini mencapai tahap darurat.
Masalah lain yang dihadapi PLN adalah tingginya ongkos produksi listrik yang tidak sebanding dengan harga jual. Minimnya dana perawatan dan investasi dituding sebagai alasan sulitnya memajukan PLN. Selain masalah harga jual dan investasi, ketidakefisienan terus membelit tubuh PLN.
Belum lagi korupsi yang mendera perusahaan setrum negara ini sejak lama. Beberapa pejabatnya bahkan sempat dibui. Sebut saja mantan Dirut PLN Eddie Widiono. Bahkan Dirut PLN saat ini, Fahmi Mochtar, juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus korupsi proyek rencana induk sistem informasi PLN Jakarta dan Tangerang yang diduga merugikan negara Rp 200 miliar lebih. PLN juga harus menghadapi pencurian listrik [baca: Tak Cukup Bukti, Dirut PLN Dibebaskan].
Lantas, jika masalah terus mendera PLN apakah perusahaan pelat merah ini terus bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional? Langkah darurat apa yang harus diambil PLN guna keluar dari masalah? Dapatkan korupsi dan ketidakefisienan yang terus membelit PLN diberantas? Saksikan selengkapnya dalam tayangan Sigi 30 Menit edisi Rabu, 2 Desember 2009.(YNI/YUS)