Liputan6.com, Jakarta - Militer Filipina menyebut keterlibatan militer Indonesia dalam operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf tak dimungkinkan perundangan, namun tak menganjurkan pembayaran uang tebusan.
"Kami menganut kebijakan tidak membayar uang tebusan," kata Filemon Tan Jr, juru bicara Komando Mindanao Barat dari militer Filipina seperti dikutip dari BBC, Jumat (1/4/2016).
Polisi dan militer Filipina mengaku belum bisa memberi informasi terperinci soal 10 warga Indonesia yang kabarnya diculik 26 Maret lalu di perairan Tambulian, lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina.
Sejauh ini belum ada yang mengaku sebagai pelaku penculikan.
Baca Juga
Advertisement
Tapi pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kelompok Abu Sayyaf adalah pelaku penculikan para awak kapal tunda Brahma 12 itu.
Menurut laporan, para penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14,2 miliar.
Juru bicara Komando Mindanao Barat dari militer Filipina, Filemon Tan Junior, mengatakan bukan tugas militer untuk menangani penculikan itu.
"Kami (militer) bertugas untuk mendukung polisi, karena (pembebasan) penculikan adalah operasi penegakan hukum," kata Tan.
Tan mengatakan bahwa mereka tak punya data yang kuat untuk mengukuhkan bahwa penculikan itu dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Kami perlu menyelidikinya terlebih dahulu, siapa tahu mungkin ada kelompok yang sekadar ingin memeras."
Begitu pula polisi, bahkan perwira tertinggi di kepolisian daerah Sulu, tak bisa memberi keterangan apa pun sampai berlangsungnya rapat komando Jumat 31 Maret 2016 di Pusat Koordinasi Tindakan Keamanan Sulu.
Direktur kepolisian Sulu, Wilfredo Cayat, mengatakan, akan ada yang ditugaskan Jumat untuk berbicara tentang para sandera Indonesia itu. Namun, berbeda dengan pihak militer, ia mengungkapkan bahwa penculikan ini adalah persoalan yang kompleks.
"Ini bukan soal operasi penegakan hukum. Kami membutuhkan bantuan militer dan pemerintah setempat."
Juru bicara Komando Mindanao Barat, Filemon Tan Jr mengatakan, "Kita harus mengkaji situasinya, karena ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Kami akan bertindak membantu polisi dan pemerintah setempat, dengan cara-cara terbaik yang mengutamakan keselamatan orang-orang Indonesia yang hilang itu."
Tentang kemungkinan keterlibatan Indonesia jika diambil langkah pembebasan melalui operasi militer, ia menyebut, hal itu tak dimungkinkan secara hukum karena mereka tak memiliki pakta militer.
