Liputan6.com, Jakarta - Kemenpora mencantumkan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam 9 poin kajian pencabutan sanksi administratif untuk PSSI. Sembilan poin tersebut bakal dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah dipaparkan di hadapan Komisi X DPR RI, Rabu, (2/3/2016).
Agenda KLB menjadi poin krusial. Pasalnya, minimal dibutuhkan waktu selama 6 bulan untuk mempersiapkan KLB terhitung dari penyerahan dokumen Ketua dan Anggota Eksekutif baru (exco) PSSI hingga waktu pemilihan. Mengacu pada KLB pemilihan Ketua Umum yang diselenggarakan di Surabaya, April 2015 lalu, KLB diikuti 107 pemilik suara.
Menpora Imam Nahrawi pun meminta PSSI mentaati 9 poin kajian yang telah dibuat Kemenpora, termasuk penyelenggaraan KLB.
"Sebisa mungkin sembilan poin bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau satu syarat saja mereka menolak," tutur Menpora usai raker kepada wartawan.
Baca Juga
- Sinyal Bahaya Leicester dan Ambisi Chelsea
- Manor Racing: Oli Bocor Bikin Rio Haryanto Kehilangan Waktu
- Diskusi Sepak Bola Ricuh, Menpora Minta Polisi Bertindak
Advertisement
Imam menyatakan, niat pemerintah agar PSSI menggelar KLB sudah disampaikan kepada Ketua Tim Komite Ad Hoc, Agum Gumelar. Tapi kata Imam, Agum belum bisa memberikan jaminan.
"Ketika saya sampaikan 'harus KLB' mereka jawab 'tidak ada KLB'. Apa mungkin syarat lain didengarkan? Silahkan nanti mereka bisa pikirkan. Pak Agum saat saya sodorkan syaratnya beliau tidak bisa menjamin, begitu juga KLB," sambung Politisi PKB ini.
Dalam statuta PSSI, KLB baru bisa digelar atas permintaan 2/3 dari 107 pemilik suara. Atau 50+1 dari 700 anggota PSSI. Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti menyerahkan keputusan KLB ke tangan pemilik suara.
"Intinya, silakan ikuti saja statuta untuk bisa menggelar KLB. Bila tidak, bagaimana mau KLB. Jadi kalau mau cabut tanpa syarat," ujar La Nyalla.