Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali ditunda karena sejumlah pimpinan DPR di luar kota.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agnas mengaku senang rapat paripurna UU KPK ditunda. Menurut dia, penundaan paripurna tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi ke beberapa fraksi, untuk menolak revisi tersebut seperti halnya Gerindra.
"Tapi penundaan paripurna ini bagus, untuk bisa melakukan konsolidasi dialog dengan partai lain, untuk mendengar aspirasi publik (revisi UU KPK) untuk dibatalkan," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).
Gerindra menjadi partai pertama yang menolak revisi UU KPK. Menyusul Gerindra, penolakan datang dari Partai Demokrat. Bahkan sikap Demokrat dikemukakan secara langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut semakin kuat menolak revisi UU KPK setelah dia meminta masukan dari netizen melalui akun Facebook dan Twitter-nya. Hasilnya, 70 persen menolak revisi UU KPK, 12 persen setuju, dan 18 persen sisanya menjawab lain-lain.
"Suara rakyat seperti ini penting bagi saya & juga Partai Demokrat, karena ternyata makin memperkuat sikap & pandangan kami," cuitnya lewat akun Twitter @SBYudhoyono.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa partainya konsisten menolak rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dalam pembahasan di tingkat legislatif.
Baca Juga
Advertisement
"Kami akan tetap katakan tolak jika ada agenda lain. KPK itu harus diperkuat dan didorong menjadi lembaga yang bisa memberikan keteduhan hukum," kata Ibas seperti dikutip Antara, di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Selasa 17 Februari malam.
Selain di Senayan, partai yang masih di luar parlemen juga ada yang menyatakan penolakan. Yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai baru ini mengapresiasi partai-partai di DPR yang sudah menyatakan penolakan.
"PSI sebagai partai baru siap berjuang menghadang revisi UU KPK," ujar Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie dalam diskusi 'Kenapa Tolak Revisi UU KPK?' di Kedai Tempo Utan Kayu, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Menurut Grace, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.
"KPK didirikan untuk memerangi kejahatan luar biasa itu. Kini nyawa KPK di ujung tanduk. Kita mesti bersatu melindungi KPK,"Grace Natalie memungkasi.
