Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya menjadi respresentasif suara masyarakat, tak terkecuali DPRD DKI Jakarta. Namun, berdasarkan hasil survei Populi Center pada 1-7 Desember 2015, hal itu berbanding terbalik.
Peneliti Populi Dimas Ramadhan mengatakan masyarakat DKI merasa tak puas dengan kinerja anggota dewan di Kebon Sirih itu. Lebih dari separuh responden yang berjumlah 400 orang menyatakan ketidakpuasannya.
"Sebanyak 52 persen masyarakat tidak puas akan kinerja DPRD DKI Jakarta. Hanya 32 persen puas dan 0,5 persen sangat puas. Sisanya, 31,3 persen beranggapan biasa saja. 4,5 persen sangat tidak puas dan 11 persen memilih tidak tahu atau tidak jawab," ujar Dimas di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Survei dengan teknik tatap muka secara acak tersebut menguak masyarakat DKI masih berpandangan DPRD tidak mewakili aspirasi dan kepentingan publik.
"Sebanyak 53,2 persen masyarakat DKI mengatakan itu tidak mewakili, hanya 30,2 persen yang menyatakan telah mewakili. Sisanya, 0,8 sangat mewakil, namun, sangat tidak mewakili 5 persen dan memilih tidak tahu atau tidak menjawab 10,8 persen," ungkap Dimas.
Baca Juga
Advertisement
DPRD DKI menjadi sorotan saat Basuki Tjahaja Purnama memimpin Ibu Kota. Sebut saja soal anggaran siluman pengadaan UPS, printer dan scanner.
Bahkan, 2 anggota DPRD DKI periode 2009-2014 telah menjadi tersangka atas dugaan korupsi pengadaan printer-scanner, oleh Bareskrim Polri. Mereka adalah Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, baik Fahmi maupun Firmansyah telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penyidik Bareskrim juga sudah meminta keterangan 6 anggota DPRD DKI sebagai saksi di kasus ini masing-masing berinisial S, MG, FA, DR, L dan E.
