Liputan6.com, Tehran: Pemerintah Iran telah menutup sebuah media cetak di negara tersebut yang dianggap menghina pemerintah. Demikian berita yang dilansir Associated Press, Rabu (1/6).
Penutupan harian Etemad-e-Melli terjadi setelah harian tersebut memuat pernyataan salah satu calon presiden Iran, Mehdi Karroubi, yang mengatakan pemerintahan Iran sebagai pemerintah yang tak sah terkait dugaan kecurangan pemilu. "Saya tidak menganggap pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang sah. Saya akan terus berjuang dalam kondisi dan cara apa pun" demikian peryataan Karroubi di harian tersebut.Selama ini Karroubi dikenal sebagai salah satu tokoh antipemerintah yang mendukung aksi protes karena dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu presiden Juni silam. Ia adalah juga mantan ketua parlemen Iran.
Kebijakan yang kontroversial ini bukan kali pertama terjadi pascapemilihan umum presiden Juni silam. Sebelumnya, Iran telah melarang jurnalis asing meliput aksi protes yang terjadi di Tehran. [baca: Media Asing Dilarang Liput, Warga Iran Jadi Wartawan]
Iran juga menahan staf kedutaan Inggris yang dianggap terlibat aksi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pemilu.(VIN)
Penutupan harian Etemad-e-Melli terjadi setelah harian tersebut memuat pernyataan salah satu calon presiden Iran, Mehdi Karroubi, yang mengatakan pemerintahan Iran sebagai pemerintah yang tak sah terkait dugaan kecurangan pemilu. "Saya tidak menganggap pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang sah. Saya akan terus berjuang dalam kondisi dan cara apa pun" demikian peryataan Karroubi di harian tersebut.Selama ini Karroubi dikenal sebagai salah satu tokoh antipemerintah yang mendukung aksi protes karena dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu presiden Juni silam. Ia adalah juga mantan ketua parlemen Iran.
Kebijakan yang kontroversial ini bukan kali pertama terjadi pascapemilihan umum presiden Juni silam. Sebelumnya, Iran telah melarang jurnalis asing meliput aksi protes yang terjadi di Tehran. [baca: Media Asing Dilarang Liput, Warga Iran Jadi Wartawan]
Iran juga menahan staf kedutaan Inggris yang dianggap terlibat aksi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pemilu.(VIN)