Liputan6.com, Jakarta - Gaji pejabat negara dan direksi BUMN belum memiliki standardisasi. DPR pun kembali membuka pembahasan terkait pembentukan undang-undang yang mengatur standardisasi gaji.
"Jadi siapapun Presidennya, siapapun pemerintahannya ini kita luruskan bersama-sama. Ini sebetulnya hutang DPR periode sebelumnya. Pernah dibahas tapi karena ada pemilu legislatif dan pilpres akhirnya tertunda pembahasannya," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Senin (21/9/2015).
Menurut Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi-Keuangan ini, perlunya diatur standardisasi gaji pejabat dan Direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar. Seorang direksi BUMN gajinya selangit ditambah bonus dan tantim yang sampai ratusan juta, sementara gaji Presiden tidak. Padahal, bagaimanapun Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan ibarat perusahan swasta adalah CEO atau Presiden Direktur.
"Mana mungkin Presiden Direktur gajinya lebih rendah dari pada supervisornya atau lebih rendah dari manajernya. Makanya akan kita tata," tambah politisi PAN ini.
Khusus mengenai gaji Direksi BUMN, lanjut Taufik, sering kali menjadi hal yang dilematis karena BUMN memiliki asset yang hampir 4 kali lebih besar dari APBN. Aset BUMN ada yang lebih dari Rp 4.000 triliun, sedangkan APBN hanya sekitar Rp 2.000 triliun dan semua itu adalah uang rakyat.
Ia kembali menyoroti besarnya take home pay para direksi BUMN ada yang sangat fantastis, ada yang Rp 200 juta, ada yang Rp 300 juta, belum termasuk bonus. "Jangan hanya menyoroti anggaran kasur, toilet, tetapi yang jumlahnya triliunan lepas dari pengawasan masyarakat," ujar dia.
DPR intinya tidak hanya ingin adanya penyesusaian, tetapi dibuat standardisasi. "Jangan dibalik, ekonomi sedang lemah apa layak menaikkan tunjangan. Akan kita atur, tidak harus naik, bisa juga diturunkan. Bahkan bisa dijalankan kebijakan tigh money policy (kebijakan uang ketat) untuk direksi BUMN yang gajinya Rp 500 juta atau Rp 400 juta diturunkan sesuai aturan yang ada," tegas dia.
Ujung dari standardisasi gaji di BUMN, sambung Taufik, adalah penerapan indikator kinerja. BUMN yang rugi konsekuensiya tidak bisa disamakan dengan BUMN yang untung. Apalagi BUMN rugi, direksinya dapat bonus, hal-hal seperti ini yang harus diluruskan sebab menyangkut uang triliunan yang harus dipertangungjawabkan kepada publik.
"Prinsipnya bukan bicara per institusi, tetapi secara global kita buat aturan perundangannya dan menjadi acuan penetapan gaji pejabat dan direksi BUMN," pungkas Taufik. (Mut)
DPR Akan Atur Standardisasi Gaji Pejabat dan Direksi BUMN
Gaji pejabat negara dan direksi BUMN belum memiliki standardisasi.
diperbarui 21 Sep 2015, 16:17 WIBIlustrasi Gaji PNS (Liputan6.com/Johan Fatzry)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Mengenal Narcissistic Personality Disorder (NPD)? Ini Penyebabnya Menurut Ustaz Faizar
Live Report Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia vs Uzbekistan: Siapa Lolos ke Final?
VIDEO: Bus AKAP Dilempari Batu oleh Orang Tak Dikenal di Jalintim Palembang-Jambi
VIDEO: Detik-detik Pria Bawa Pistol di Kab. Bandung, Kini Sudah Diamankan Polisi
Luar Biasa, Peternak Kambing Banjarnegara Ubah Kotoran Kambing Menjadi Energi Alternatif
Adu Pemain Termahal Timnas Indonesia Vs Uzbekistan, Siapa Juaranya?
Reaksi Polisi Saat Rio Reifan Ngaku Khilaf Pakai Narkoba: Setiap Tersangka Selalu Bilangnya Khilaf
Pokmas Bantah Kasus Perkosaan Gadis 17 Tahun di Area Wisata Pantai Pulau Merah
Top 3 Hari Ini: Selvi Ananda Tampil Beda dengan Rambut Panjang Bergelombang ala Hong Hae In Queen of Tears, Warganet Ramai-Ramai Panggil Bu
Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60, Kakanwil Kemenkumham Lampung: Pemasyarakatan Bukan untuk Menjerakan
Cetak Sejarah Baru, Harry Kane Kejar Rekor Robert Lewandowski
Prabowo Rajin Dampingi Jokowi, Pengamat: Pertanda Transisi Mulus