Liputan6.com, Jakarta: Aksi teroris yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center, New York, Amerika Serikat --11 September silam-- yang disusul invasi AS ke Afganistan serta gelombang demonstrasi anti-AS di Indonesia diperkirakan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan ekspor tekstil nasional. Buktinya, saat ini permintaan pasar AS terhadap produk tekstil Indonesia turun hingga 10 persen. Bahkan, angka tersebut diperkirakan bakal merosot lagi hingga 40 persen. Tak ayal, ratusan ribu pekerja di sektor industri perteksilan bakal menganggur. Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Natsir Mansyur saat berdialog dengan reporter SCTV Tri Ambarwatie di Jakarta, Sabtu (13/10) siang.
Natsir menjelaskan, ketergantungan industri tekstil nasional terhadap AS lantaran pasar Negara Paman Sam itu adalah tujuan utama ekspor komoditas unggulan tersebut. Betapa tidak, pada tahun silam, permintaan tekstil dari pasar AS mencapai 30 persen dari total keseluruhan ekspor. Dengan kata lain, angka ekspor tekstil ke AS mencapai US$ 2 miliar. Sementara total ekspor tekstil Indonesia ke 216 negara adalah senilai US$ 8,2 miliar. Karena itu, Indonesia sangat tergantung kepada pasar Negara Adidaya itu. "Apalagi, Amerika dan Eropa adalah pasar tradisional bagi tekstil nasional. Sedangkan untuk mencari pasar alternatif, masih sulit," kata Natsir.
Untuk menanggulangi berbagai kesulitan tersebut, Natsir menyarankan agar pemerintah segera mencabut sejumlah kebijakan yang menghambat industri tekstil nasional. Selain itu, ia mengimbau agar sejumlah kalangan yang terlibat unjuk rasa anti-AS agar menahan diri. "Sepanjang demonstrasi itu dalam batas koridor demokrasi, kita masih mentolerirnya," tandas Natsir. Soalnya, unjuk rasa tersebut adalah satu di antara faktor yang menyebabkan penurunan angka ekspor tekstil. Buktinya, para importir kerap memutuskan pemesanan tekstil, jika komoditas tersebut terlambat pengirimannya hingga dua hari. Akibatnya, kalangan pertekstilan harus merengek-rengek lagi kepada mitranya di AS untuk mendapatkan order.
Sebelumnya, kalangan pertekstilan mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya mempertahankan daya saing produk tersebut di pasar internasional. Misalnya, penghapusan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPn) dalam komponen pajak ekspor tekstil. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak untuk industri yang mencapai 50 persen juga dianggap sebagai kendala. Tak hanya itu, rencana kenaikan tarif dasar listrik dan peningkatan PPn impor serat kapas dinilai menganggu pula kinerja perusahaan tekstil.(ANS)
Natsir menjelaskan, ketergantungan industri tekstil nasional terhadap AS lantaran pasar Negara Paman Sam itu adalah tujuan utama ekspor komoditas unggulan tersebut. Betapa tidak, pada tahun silam, permintaan tekstil dari pasar AS mencapai 30 persen dari total keseluruhan ekspor. Dengan kata lain, angka ekspor tekstil ke AS mencapai US$ 2 miliar. Sementara total ekspor tekstil Indonesia ke 216 negara adalah senilai US$ 8,2 miliar. Karena itu, Indonesia sangat tergantung kepada pasar Negara Adidaya itu. "Apalagi, Amerika dan Eropa adalah pasar tradisional bagi tekstil nasional. Sedangkan untuk mencari pasar alternatif, masih sulit," kata Natsir.
Untuk menanggulangi berbagai kesulitan tersebut, Natsir menyarankan agar pemerintah segera mencabut sejumlah kebijakan yang menghambat industri tekstil nasional. Selain itu, ia mengimbau agar sejumlah kalangan yang terlibat unjuk rasa anti-AS agar menahan diri. "Sepanjang demonstrasi itu dalam batas koridor demokrasi, kita masih mentolerirnya," tandas Natsir. Soalnya, unjuk rasa tersebut adalah satu di antara faktor yang menyebabkan penurunan angka ekspor tekstil. Buktinya, para importir kerap memutuskan pemesanan tekstil, jika komoditas tersebut terlambat pengirimannya hingga dua hari. Akibatnya, kalangan pertekstilan harus merengek-rengek lagi kepada mitranya di AS untuk mendapatkan order.
Sebelumnya, kalangan pertekstilan mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya mempertahankan daya saing produk tersebut di pasar internasional. Misalnya, penghapusan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPn) dalam komponen pajak ekspor tekstil. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak untuk industri yang mencapai 50 persen juga dianggap sebagai kendala. Tak hanya itu, rencana kenaikan tarif dasar listrik dan peningkatan PPn impor serat kapas dinilai menganggu pula kinerja perusahaan tekstil.(ANS)