Liputan6.com, Jakarta - Hitung cepat atau quick count mengenai pasangan capres dan cawapres pemenang pilpres membuat heboh. Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanudin Muhtadi dan Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dilaporkan ke polisi.
Namun, peneliti Cyrus Network, Hasan Nasbi berpendapat seharusnya yang dilaporkan atas kisruh quick count adalah lembaga survei yang tidak bersedia diaudit oleh Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).
"Sebenernya yang harus dilaporkan adalah pollster yang membohongi publik. Pollster yang tidak mau diaudit kemungkinan besar pollster yang memang membohongi publik," kata Hasan dalam sebuah diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis 17 Juli 2014.
Menurut Hasan, sejumlah lembaga survei yang telah diaudit oleh Persepi merupakan lembaga yang kredibel dalam menyampaikan hasil hitung cepat. "Pollster yang benar itu bekerja dengan kaidah-kaidah yang benar dan sudah diaudit," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, hasil hitung cepat Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) sama-sama menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara itu, 8 lembaga lain menunjukkan keunggulan untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Akhirnya, Persepi melakukan audit kepada lembaga survei di bawah keanggotaannya.
Selain Puskaptis dan JSI, Persepi juga memeriksa lembaga survei lain, yakni Network Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, dan Poltracking. Semua lembaga survei tersebut menghadiri audit dan dinyatakan tak bermasalah. Akibat menolak diaudit, Puskaptis dan JSI dikeluarkan dari keanggotaan Persepi.
Advertisement
