Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilres 9 Juli agar membuat sebuah sistem keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Tujuanya tak lain guna mencegah bahaya laten korupsi.
Koordinator ICW bidang Investigasi Tama S Langkun mengatakan, transparansi dan akuntabilitas yang harus direvisi pemerintah ke depan adalah bagian penganggaran. Perundang-undangan juga perlu disikapi dengan perbaikan, yang nantinya akan menentukan keuangan negara dan kerugian negara.
"Pemerintah nanti harus memperbaiki mekanisme penganggaran, merevisi undang-undang keuangan negara, dan membuat aturan yang tegas untuk memastikan keuangan negara dan kerugian negara," kata Tama di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014)
Tama mengatakan, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu diberikan penguatan, sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI).
"Mereformasi peran BPK, BPKP, Bawasda Inspektorat, dan juga memperkuat fungsi lembaga audit selain BPK, BPKP dan auditor atau akuntan publik," ujar Tama.
Selain itu, lanjut Tama, juga perbaikan terhadap sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai salah satu sarana penjaminan transparansi dan akuntabilitas belanja negara, dengan membuat undang-undang pengadaan barang dan jasa.
Peranan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), menurut Tama, juga perlu ditingkatkan. "Perbaikan PBJ sebagai sarana menjamin transparansi dan akuntabilitas belanja, negara perlu membuat undang-undang pengadaan barang dan jasa."
"Kemudian, fungsi LKPP perlu dimaksimalkan agar perusahaan yang korupsi langsung di-black list. Transparansi pengelolaan anggaran akan menjadi penting nantinya untuk program capres dan cawapres," demikian Tama. (Sss)
Advertisement