Cegah Aksi Babinsa, Jokowi-JK Dirikan Laskar Santri Nusantara

Posko LSN akan dibuka 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu agar masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan relawan.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 07 Jun 2014, 13:06 WIB
Jokowi-JK. (Herman Zakharia/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak akan membiarkan terulangnya kejadian pendataan pemilih oleh seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Jakarta Pusat yang mengarahkan warga memilih pasangan capres tertentu pada Pilpres 2014.

Juru bicara pasangan Jokowi-JK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mendirikan Posko Laskar Santri Nusantara (LSN) di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengawal bila ada kampanye hitam atau kejadian serupa.

"Kita semua tahu, belum lama ini warga diresahkan oleh pendataan tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih warga. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku Babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung oleh partai tertentu," kata Marwan di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Karena itu, lanjut Marwan, dengan kehadiran Posko LSN diharapkan provokasi serta tindakan yang mengotori pilpres bisa dicegah dan dideteksi sejak awal.

"Tindakan semacam ini tidak boleh kita biarkan, harus kita lawan. Caranya dengan menjaga daerah sekitar masing-masing agar terhindar dari provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambah Ketua DPP PKB itu.

Marwan mengatakan, pihak berencana mendirikan posko lain, seperti di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta wilayah sekitarnya seperti Banten, Jawa Barat. "Masyarakat harus bersatu untuk memenangkan Jokowi-JK jika ingin Indonesia ini damai dan aman," terangnya.

Anggota DPR tersebut juga menerangkan Posko LSN akan dibuka 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan agar masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan relawan secara cepat dan tepat setiap saat. "Laporkan jika ada aparatur negara yang berpihak kepada calon tertentu," tandas Marwan. (Ndy)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya