Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan pertemuan dengan PT Jakarta Monorail membahas mengenai kelanjutan pembangunan monorel di Jakarta. Gubernur Joko Widodo menyampaikan, pertemuan itu membahas 2 hal.
"Tadi ini ada dua. Masalah berkaitan itung-itungan business plan, kemudian masalah teknis," ujar Gubernur yang karib disapa Jokowi ini di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, (5/3/2014).
Permasalah teknis yang dibahas itu di antaranya menyangkut pembangunan depo monorel di kawasan Casablanca, Kuningan, dan jalan layang non-tol yang melintas di atas tiang monorel. Hingga saat ini, hal tersebut masih dibicarakan.
Pemprov DKI dengan PT JM juga membahas penentuan besaran tarif karcis yang akan dikenakan kepada para penumpang monorel. Untuk membahas hal tersebut, Jokowi mengaku sangat berhati-hati, jangan sampai tarif yang diberlakuan akan membebani warga.
"Monorel sudah jadi terus berkelanjutan. Rugi, baru 5 tahun berhenti. Kita melakukannya dengan hati-hati dan ketat, hitung-hitungannya seperti apa. Tarif tiket masuk akal atau tidak, properti di mana, iklan, kerja detail," tutur mantan Walikota Solo itu.
Selain membahas dua hal tersebut, Jokowi juga membahas pembaruan perjanjian kerjasama (PKS). Jokowi tidak mau terburu-buru lantaran tak ingin perjanjian itu justru merugikan pemprov DKI.
"Kita juga maunya cepet-cepet, tapi kan ini harus hati-hati, cek satu-satu yang mendetail," tukas Jokowi. (Ismoko Widjaya)
Baca juga:
Advertisement
