Liputan6.com, Jakarta: Kejaksaan Agung, Rabu (26/11) siang, menetapkan Yohanes Waworuntu, Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, sebagai tersangka kasus korupsi sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum). Yohanes adalah penandatangan perjanjian kerja sama pengelolaan Sisminbakum bersama ketua koperasi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penunjukkan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai rekanan Depkumham ditunjuk langsung Yusril Ihza Mahendra, saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM, tanpa melalui proses tender. Yohanes juga diduga menggelembungkan biaya operasional Sisminbakum.
Berdasarkan perjanjian PT Sarana Rekatama Dinamika dengan Koperasi, setiap notaris yang mengajukan permohonan izin perusahan lewat Sisminbakum harus membayar akses fee sekitar Rp 1 juta. Menurut Yusril, biaya akses yang tak masuk kas negara tersebut sudah disetujui mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: Yusril Bantah Sisminbakum Rugikan Negara].
Sesuai perjanjian, 90 persen biaya akses fee masuk ke kantong PT Sarana Rekatama Dinamika dan sisanya ke koperasi pegawai Depkumham. Dana yang menjadi bagian koperasi itu sebagian mengalir ke para pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham,
Selain Yohanes Waworuntu, sebelumnya kejaksaan sudah menetapkan dua mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum romli Atmasasmita dan Zulkarnaen Yunus serta Dirjen yang masih menjabat, Syamsudin Manan Sinaga, sebagai tersangka [baca: Romli Atmasasmita Minta Bukti Tertulis dari Kejaksaan](BOG/Fira Abdurachman dan Noviar Jamal)
Penunjukkan PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai rekanan Depkumham ditunjuk langsung Yusril Ihza Mahendra, saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM, tanpa melalui proses tender. Yohanes juga diduga menggelembungkan biaya operasional Sisminbakum.
Berdasarkan perjanjian PT Sarana Rekatama Dinamika dengan Koperasi, setiap notaris yang mengajukan permohonan izin perusahan lewat Sisminbakum harus membayar akses fee sekitar Rp 1 juta. Menurut Yusril, biaya akses yang tak masuk kas negara tersebut sudah disetujui mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: Yusril Bantah Sisminbakum Rugikan Negara].
Sesuai perjanjian, 90 persen biaya akses fee masuk ke kantong PT Sarana Rekatama Dinamika dan sisanya ke koperasi pegawai Depkumham. Dana yang menjadi bagian koperasi itu sebagian mengalir ke para pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham,
Selain Yohanes Waworuntu, sebelumnya kejaksaan sudah menetapkan dua mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum romli Atmasasmita dan Zulkarnaen Yunus serta Dirjen yang masih menjabat, Syamsudin Manan Sinaga, sebagai tersangka [baca: Romli Atmasasmita Minta Bukti Tertulis dari Kejaksaan](BOG/Fira Abdurachman dan Noviar Jamal)