Liputan6.com, Sidoarjo: Setelah tadi pagi memblokade Jalan Raya Porong dan bekas Jalan Tol Porong-Gempol, Selasa (19/2) siang, warga korban lumpur Lapindo menutup Jembatan Porong di Sidoarjo, Jawa Timur. Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso yang datang ke lokasi unjuk rasa tidak mampu membujuk warga membuka blokade jalan. Warga menuntut rumah mereka yang terancam lumpur dimasukkan ke dalam peta bencana yang mendapat ganti rugi. Adapun hingga petang ini, warga masih memblokade jalan tersebut.
Selain berorasi di jalanan, warga juga menimbun pasir dan batu di atas Jembatan Porong arah Surabaya-Malang. Setelah bujukannya tak mampu membubarkan massa, Bupati Wien Hendrarso pun meninggalkan lokasi unjuk rasa dengan menumpang kendaraan roda dua. Adapun warga mengaku akan terus memblokade jalan raya sambil menunggu kabar dari perwakilan mereka di Jakarta, yang memperjuangkan wilayah mereka masuk dalam peta bencana. Saat ini ada lima desa yang terancam lumpur Lapindo. Namun penduduk lima desa itu tidak masuk dalam kelompok korban yang mendapat ganti rugi.
Advertisement
Reporter SCTV Dian Ardianti melaporkan, aksi blokade jembatan itu mengakibatkan terhambatnya arus kendaraan di wilayah tersebut. Tak hanya pengemudi kendaraan, para penumpang yang hendak menggunakan jasa kereta api pun telantar. Mereka tersebar di sejumlah stasiun, seperti Bangil, Sidoarjo, Malang. Ratusan calon penumpang kereta itu telantar sejak pagi tadi. Ada 40 jadwal perjalanan kereta yang tertunda. Ini berarti kerugian yang dialami pihak Kereta Api mencapai sekitar Rp 261 juta.
Sudah sepuluh hari ini Desa Besuki di Kecamatan Jabon, Sidoarjo, terendam lumpur Lapindo. Rumah-rumah pun tak lagi bisa ditinggali. Warga memang tak mempunyai pilihan, kecuali harus mengungsi. Sebagian ke rumah saudara, sebagian lagi mengungsi di pinggir jalan tol. Kini desa yang dihuni lebih dari 400 kepala keluarga itu menjadi desa yang mati. Ratusan rumah ditinggalkan kosong begitu saja [baca: Besuki Menjadi Desa Mati].
Banjir lumpur sudah tiga kali merendam Desa Besuki. Namun kali ini yang terparah. Mereka sudah pernah menuntut ke pemerintah soal ganti rugi, dua tahun silam. Namun tak pernah ada jawaban.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)