Liputan6.com, Jakarta: DPR cenderung menyetujui langkah-langkah pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Pengurangan subsidi tersebut adalah satu dari lima langkah penghematan yang diusulkan pemerintah untuk menahan pembengkakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2001. Demikian diutarakan ketua Panitia Anggaran DPR Benny Pasaribu kepada Rosiana Silalahi dalam Liputan 6 Siang, Rabu (25/4).
Benny mengatakan, usulan pemerintah itu tengah dikonsultasikan dengan Panitia Anggaran DPR. Konsultasi itu juga membahas skenario pemerintah mengatasi defisit seperti peningkatan pajak penghasilan, pengurangan gaji Pegawai Negeri Sipil dan pengalihan Dana Alokasi Umum. Pemerintah juga mengubah empat dari enam asumsi awal APBN, antara lain nilai tukar dari Rp 7.800 menjadi Rp 9.600 per dolar Amerika Serikat.
Sehubungan dengan itu, Benny menilai bahwa DPR cenderung menolak langkah-langkah pengurangan gaji PNS serta Dana Alokasi Umum. "Pengurangan subsidi BBM dari Rp 41 triliun ke Rp 21 triliun masih bisa ditolerir, " kata dia. Kendati begitu, ia mengakui bahwa DPR berada dalam posisi sulit dan perlu membahas semua usulan tersebut secara lebih mendalam. Soalnya, penghematan yang diusulkan pemerintah itu akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Mengenai keinginan IMF agar legislatif "berdamai" dengan eksekutif, Benny menilainya sebagai permintaan yang wajar. Dalam situasi amburadul seperti saat ini, setiap kalangan akan menganjurkan hal yang sama untuk memperbaiki keadaan. Kendati mengakui bahwa permintaan itu adalah tindakan pertama yang dilakukan IMF, Benny menolak anggapan bahwa permintaan itu sebagai tekanan politis. "Itu kemajuan," kata dia.(HFS)
Benny mengatakan, usulan pemerintah itu tengah dikonsultasikan dengan Panitia Anggaran DPR. Konsultasi itu juga membahas skenario pemerintah mengatasi defisit seperti peningkatan pajak penghasilan, pengurangan gaji Pegawai Negeri Sipil dan pengalihan Dana Alokasi Umum. Pemerintah juga mengubah empat dari enam asumsi awal APBN, antara lain nilai tukar dari Rp 7.800 menjadi Rp 9.600 per dolar Amerika Serikat.
Sehubungan dengan itu, Benny menilai bahwa DPR cenderung menolak langkah-langkah pengurangan gaji PNS serta Dana Alokasi Umum. "Pengurangan subsidi BBM dari Rp 41 triliun ke Rp 21 triliun masih bisa ditolerir, " kata dia. Kendati begitu, ia mengakui bahwa DPR berada dalam posisi sulit dan perlu membahas semua usulan tersebut secara lebih mendalam. Soalnya, penghematan yang diusulkan pemerintah itu akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Mengenai keinginan IMF agar legislatif "berdamai" dengan eksekutif, Benny menilainya sebagai permintaan yang wajar. Dalam situasi amburadul seperti saat ini, setiap kalangan akan menganjurkan hal yang sama untuk memperbaiki keadaan. Kendati mengakui bahwa permintaan itu adalah tindakan pertama yang dilakukan IMF, Benny menolak anggapan bahwa permintaan itu sebagai tekanan politis. "Itu kemajuan," kata dia.(HFS)