Liputan6.com, Gowa: Warga di sejumlah daerah kembali memprotes hasil pemilihan kepala daerah, baru-baru ini. Mereka menilai telah terjadi kecurangan dalam pilkada. Di Gowa, Sulawesi Selatan, misalnya. Ribuan pendukung tiga pasangan calon bupati yang kalah kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum Gowa. Massa menuntut penghitungan suara dihentikan karena diduga ada kecurangan seperti politik uang dan tak terdaftarnya sekitar 3.500 pemilih. Kendati KPU setempat belum resmi mengumumkan hasil pemilihan, massa meminta KPU membatalkan calon Bupati Ikhsan Yasin Limpo yang unggul dalam penghitungan sementara [baca: Warga Menolak Hasil Pilkada di Gowa ].
Di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, puluhan warga dan mahasiswa menduduki Kantor KPU Sumut. Demonstran mendesak KPU membatalkan hasil pilkada Samosir yang dinilai cacat hukum. Pengunjuk rasa menduga sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati Samosir melakukan politik uang dan mengerahkan massa dari luar daerah untuk mencoblos. Massa menuntut KPU Sumut menggelar pilkada ulang. Mereka juga menolak kemenangan pasangan Mangindar Simbolon dan Ober Sagala.
Begitu juga di Sukoharjo, Jawa Tengah, ratusan orang berunjuk rasa di Kantor KPU setempat. Pengunjuk rasa menuntut pembatalan hasil pilkada karena KPU dinilai berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati. Pasalnya, laporan warga menyangkut politik uang oleh calon itu tak ditindaklanjuti. Pengunjuk rasa menyerahkan pakaian dalam wanita kepada anggota KPU sebagai simbol lemahnya KPU dalam menegakkan aturan.
Unjuk rasa menolak hasil pilkada juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Massa yang bergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat. Mereka menolak hasil proses penghitungan suara di KPUD Surabaya. Selain itu mereka menolak hasil pilkada karena menemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya kartu pemilih fiktif. Demonstran juga menempatkan bunga duka cita sebagai tanda matinya demokrasi
[baca: Kalah Pilkada, Protes Menyusul ].
Setelah cukup lama berunjuk rasa, Taufik Hidayat, koordinator aksi, berteriak agar Wakil Komisi A DPRD segera menemui mereka. Upaya Taufik membuahkan hasil. Massa kemudian diterima anggota Komisi A DPRD Surabaya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menyusun surat permintaan agar KPU kembali mencermati pelaksanaan dan hasil rekapitulasi suara pilkada.
Sementara itu, massa pendukung calon bupati Lamongan Taufiqurahman Saleh menggelar protes di depan Kampus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Mereka meminta pembubaran Lembaga Penelitian Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Puspiham) yang dipimpim Muhammad Asfar, dosen FISIP Unair. Massa menilai survei Puspiham yang mengunggulkan satu pasangan calon tertentu merupakan kampanye yang merugikan Taufiqurahman Saleh.(MAK/Tim Liputan 6 SCTV)
Di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, puluhan warga dan mahasiswa menduduki Kantor KPU Sumut. Demonstran mendesak KPU membatalkan hasil pilkada Samosir yang dinilai cacat hukum. Pengunjuk rasa menduga sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati Samosir melakukan politik uang dan mengerahkan massa dari luar daerah untuk mencoblos. Massa menuntut KPU Sumut menggelar pilkada ulang. Mereka juga menolak kemenangan pasangan Mangindar Simbolon dan Ober Sagala.
Begitu juga di Sukoharjo, Jawa Tengah, ratusan orang berunjuk rasa di Kantor KPU setempat. Pengunjuk rasa menuntut pembatalan hasil pilkada karena KPU dinilai berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati. Pasalnya, laporan warga menyangkut politik uang oleh calon itu tak ditindaklanjuti. Pengunjuk rasa menyerahkan pakaian dalam wanita kepada anggota KPU sebagai simbol lemahnya KPU dalam menegakkan aturan.
Unjuk rasa menolak hasil pilkada juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Massa yang bergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat. Mereka menolak hasil proses penghitungan suara di KPUD Surabaya. Selain itu mereka menolak hasil pilkada karena menemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya kartu pemilih fiktif. Demonstran juga menempatkan bunga duka cita sebagai tanda matinya demokrasi
[baca: Kalah Pilkada, Protes Menyusul ].
Setelah cukup lama berunjuk rasa, Taufik Hidayat, koordinator aksi, berteriak agar Wakil Komisi A DPRD segera menemui mereka. Upaya Taufik membuahkan hasil. Massa kemudian diterima anggota Komisi A DPRD Surabaya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menyusun surat permintaan agar KPU kembali mencermati pelaksanaan dan hasil rekapitulasi suara pilkada.
Sementara itu, massa pendukung calon bupati Lamongan Taufiqurahman Saleh menggelar protes di depan Kampus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Mereka meminta pembubaran Lembaga Penelitian Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Puspiham) yang dipimpim Muhammad Asfar, dosen FISIP Unair. Massa menilai survei Puspiham yang mengunggulkan satu pasangan calon tertentu merupakan kampanye yang merugikan Taufiqurahman Saleh.(MAK/Tim Liputan 6 SCTV)