Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menargetkan perluasan sambungan listrik hingga ke kawasan pedesaan. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi di berbagai daerah.
Ia mencatat bahwa mayoritas wilayah di Indonesia saat ini sudah terjangkau aliran listrik. Kendati demikian, perluasan jaringan ke pelosok desa tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Advertisement
"Untuk di bidang ketenagalistrikan, rasio elektrifikasi nasional tadi sudah kami sampaikan sudah mencapai 99,8 persen," kata Yuliot di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam.
Menurutnya, akses terhadap listrik merupakan hak seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Pasokan energi yang merata diyakini mampu mendongkrak roda perekonomian lokal.
"Kita harus memperluas jaringan listrik hingga ke desa-desa dan seluruh dusun. Dengan begitu, setiap potensi ekonomi di desa dapat ditingkatkan dan masyarakat bisa merasakan kemandirian energi," ucapnya.
"Memenuhi hak masyarakat atas listrik merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan energi bagi seluruh rakyat," lanjut Yuliot.
11 Ribu Desa Belum Menikmati Listrik
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target agar seluruh desa di Tanah Air dapat menikmati pasokan listrik secara merata pada periode 2029–2030. Langkah ini ditempuh melalui percepatan program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 11.000 desa yang belum teraliri listrik, sementara jutaan rumah tangga lainnya belum memiliki sambungan listrik mandiri.
"Di seluruh Indonesia, kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 11.000 desa yang belum ada listriknya. Masih ada jutaan rumah yang belum memiliki sambungan listrik," kata Bahlil saat meresmikan bantuan BPBL di Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Strategi Pemerataan Listrik
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah menggulirkan dua strategi utama untuk memperluas jangkauan listrik nasional. Pertama, melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik desa.
Kedua, lewat program BPBL yang difokuskan bagi warga kurang mampu karena terkendala biaya pemasangan baru yang mencapai Rp 2 juta per rumah.
Khusus di Desa Muara Baru, pemerintah turut memperkuat keandalan pasokan listrik dengan memasang satu unit transformator (trafo) berkapasitas 50 kVA serta tiang listrik baru untuk mengatasi masalah tegangan rendah.
Peta Jalan Elektrifikasi Nasional
Terkait peta jalan elektrifikasi, Bahlil menyebut pemerintah menargetkan penuntasan penyaluran listrik bagi 1.400 desa pada 2025 dan lebih dari 4.000 desa pada 2026. Namun, ia tidak menampik bahwa kondisi geografis serta tantangan keekonomian masih menjadi kendala utama, terutama di daerah pegunungan, kepulauan, dan dusun terisolasi.
"Di Pulau Jawa pun masih ada. Ada satu dusun yang mungkin jauh dari jalan raya dan belum ada tiang listriknya," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, penarikan jaringan listrik ke wilayah terpencil membutuhkan investasi sangat besar yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. Sebagai gambaran, PLN kerap harus membangun jaringan sepanjang satu kilometer hanya untuk melayani sekitar 100 rumah di dusun terisolasi.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan PLN dalam memetakan wilayah serta rumah tangga yang belum berlistrik. Bahlil menegaskan, pemerataan akses energi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional.