Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, pemerintah telah mentransfer bantuan tahap kedua untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.
Dia menuturkan, bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026 kepada pemerintah provinsi serta 35 pemerintah kabupaten dan kota terdampak karhutla.
Advertisement
"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1.235 triliun," kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Adapun, daerah penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Sugiono menjelaskan, bantuan tersebut diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak, antara lain melalui pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, serta rumah oksigen untuk membantu warga menghadapi paparan asap.
Selain itu, bantuan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla melalui penyediaan alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, dan pembangunan sumur bor. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan operasional serta logistik bagi personel yang terlibat dalam pemadaman.
Dalam penanganan karhutla, Sugiono menambahkan, sekitar 71.000 personel gabungan dikerahkan melalui berbagai operasi, baik di darat maupun udara.
Ke depannya, Ia berharap bantuan pemerintah pusat tersebut dapat mempercepat penanganan darurat dan memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
"Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan," kata Sugiono.
BNPB Soal Bantuan Asing Padamkan Karhutla: Kalau Kita Punya, Kenapa Minta
sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menginventarisasi tawaran bantuan dari sejumlah negara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Pemerintah terbuka menerima bantuan apabila peralatan atau kebutuhan yang diperlukan tidak tersedia di dalam negeri.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan, inventarisasi dilakukan agar bantuan dari negara lain dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan karhutla.
"Ya sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita, saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi bantuan apa saja gitu ya. Sehingga nanti kalau emang kita tidak bisa dan alatnya tidak ada di kita, ya kita minta kepada mereka. Jadi bantuan itu biar maksimal, tepat guna, tepat sasaran, gitu ya," ujar Kristomei di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ia menyebut Singapura telah mengirimkan surat yang menawarkan bantuan untuk penanganan karhutla. Namun, BNPB masih menganalisis jenis bantuan yang diperlukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kristomei menegaskan, Indonesia tidak perlu meminta bantuan peralatan yang sudah dimiliki sendiri. Ia mencontohkan pesawat Hercules C-130 yang saat ini digunakan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pengiriman logistik dalam penanganan karhutla.
"Ya saya kira kalau emang kita butuh dan kita nggak punya ya, why not? Tapi kalau kita punya kenapa harus susah-susah minta. Gitu ya. Toh kalau contoh pesawat Hercules, negara lain menawarkan ini lho ada pesawat C-130, lha kita juga ada, kan lebih efektif kita gunakan, ya. Kenapa harus kita pinjem," jelasnya.