Liputan6.com, Tel Aviv - Warga Israel akan menggelar pemilu pada 27 Oktober untuk memilih anggota parlemen atau Knesset ke-26.
Benjamin Netanyahu kembali berupaya mempertahankan kursi perdana menteri. Pemimpin yang telah berkuasa selama total 19 tahun itu merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel. Ia kembali mencalonkan diri di tengah proses persidangan kasus korupsi yang masih berlangsung.
Advertisement
Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama koalisi sayap kanan pendukungnya kini bersaing ketat dengan kelompok oposisi yang dipimpin sejumlah partai Yahudi. Hasil jajak pendapat menunjukkan kedua kubu sama-sama belum mampu mengamankan mayoritas dari 120 kursi Knesset.
Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel seperti dilaporkan Al Jazeera, sekitar 7,3 juta warga berusia 18 tahun ke atas memiliki hak pilih. Sebagian besar tempat pemungutan suara akan dibuka pada pukul 07.00 hingga 22.00 waktu setempat. Pemilih yang sudah mengantre sebelum TPS ditutup tetap diperbolehkan mencoblos meskipun waktu pemungutan suara telah berakhir.
Hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Untuk mendapatkan kursi di Knesset, partai politik harus meraih sedikitnya 3,25 persen suara nasional. Anggota parlemen terpilih akan menjalani masa jabatan selama empat tahun, sementara jabatan perdana menteri tidak memiliki batasan periode.
Bagaimana Sistem Pemilu Israel?
Dalam pemilu Israel, warga memilih partai politik, bukan calon anggota parlemen secara langsung.
Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau gabungan partai harus menguasai sedikitnya 61 dari total 120 kursi Knesset. Sepanjang sejarah Israel, belum pernah ada satu partai yang berhasil meraih mayoritas tersebut sendirian.
Dengan demikian, partai yang memenangkan suara terbanyak belum tentu dapat membentuk pemerintahan.
Partai-partai diberi waktu 28 hari untuk menyusun koalisi yang menguasai sedikitnya 61 kursi. Tenggat tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari. Jika tidak ada yang berhasil membentuk pemerintahan, pemilu harus kembali digelar.
Kursi parlemen dibagikan secara proporsional berdasarkan perolehan suara nasional masing-masing partai. Sebagai gambaran, partai yang memperoleh 30 persen suara akan mendapatkan sekitar 30 persen kursi di Knesset.
Namun, suara untuk partai yang gagal memenuhi ambang batas 3,25 persen tidak diikutsertakan dalam pembagian kursi. Karena itulah, partai-partai kecil kerap bergabung menjelang pemilu untuk memperbesar peluang masuk parlemen.
Siapa yang Berhak dan Tidak Berhak Memilih?
Sekitar 7,3 juta warga negara Israel memiliki hak suara dalam pemilu kali ini. Namun, tidak semua penduduk dewasa yang hidup di bawah kendali pemerintah Israel dapat ikut menentukan siapa yang berkuasa.
Sekitar tiga juta warga Palestina dewasa di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur yang diduduki tidak memiliki hak suara dalam pemilu Israel. Padahal, pemerintah Israel mengendalikan perbatasan, kebebasan bergerak, hingga status hukum mereka.
Warga Israel keturunan Yahudi maupun warga Palestina yang berstatus warga negara Israel memiliki hak pilih. Jumlah warga Palestina berkewarganegaraan Israel mencapai sekitar 1,2 juta orang.
Hak suara juga dimiliki para pemukim Israel yang telah berusia dewasa. Mereka merupakan bagian dari lebih dari 750.000 warga Israel yang menetap di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Para pemukim ini dapat memilih anggota parlemen yang membuat undang-undang terkait wilayah tempat tinggal mereka.
Sebaliknya, sebagian besar warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki hanya memiliki izin tinggal tetap di Israel, bukan kewarganegaraan. Mereka boleh memilih anggota Dewan Kota Yerusalem, tetapi tidak berhak memberikan suara dalam pemilu Knesset.
Ketimpangan ini terlihat jelas di Tepi Barat yang diduduki. Seorang pemukim Israel dapat menggunakan hak pilihnya, sementara keluarga Palestina yang tinggal di dekatnya tidak memiliki hak serupa, meskipun sama-sama hidup di wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel.
Sebagian besar warga negara Israel yang tinggal di luar negeri juga tidak dapat mengikuti pemilu. Israel tidak menyediakan mekanisme pemungutan suara dari luar negeri bagi masyarakat umum sehingga pemilih harus berada di Israel pada hari pencoblosan.
Pengecualian berlaku bagi diplomat dan utusan resmi negara. Mereka dapat memberikan suara di kantor perwakilan Israel pada 20 Oktober.
Apa Saja Isu Utama dalam Pemilu?
Pemilu kali ini berlangsung di tengah berbagai persoalan dalam negeri dan konflik internasional yang dihadapi Israel. Sejumlah isu utama menjadi perhatian pemilih.
Kegagalan keamanan pada 7 Oktober 2023
Tiga tahun setelah serangan 7 Oktober 2023, pemerintah Israel belum membentuk komisi penyelidikan resmi negara untuk mengusut peristiwa tersebut.
Serangan yang dipimpin Hamas itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera.
Israel kemudian melancarkan perang genosida terhadap warga Palestina. Sedikitnya 74.000 orang tewas akibat perang tersebut, sementara sebagian besar wilayah Jalur Gaza yang terkepung hancur.
Pembebasan wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks
Kebijakan yang membebaskan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks dari kewajiban dinas militer masih menjadi perdebatan.
Pendukung kebijakan ini menilai pembebasan tersebut diperlukan agar mereka dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mempelajari Taurat.
Sebaliknya, para penentang menganggap aturan itu tidak adil karena membuat kelompok masyarakat lainnya harus menanggung beban wajib militer yang lebih besar.
Reformasi peradilan
Rencana Netanyahu untuk membatasi kewenangan Mahkamah Agung Israel masih menjadi salah satu sumber perpecahan politik.
Kebijakan tersebut sempat memicu demonstrasi besar-besaran sebelum perang di Gaza pecah.
Para pengkritik menganggap rencana itu mengancam demokrasi. Sementara itu, para pendukungnya berpendapat bahwa Mahkamah Agung selama ini telah bertindak melampaui kewenangannya.
Perang dan keamanan
Masyarakat Israel menginginkan situasi keamanan yang lebih stabil, tetapi masih enggan menerima kompromi terkait Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Lebanon.
Netanyahu sebelumnya menjanjikan "kemenangan total" dalam perang. Namun, Hamas dan Hizbullah hingga kini masih beroperasi.
Biaya hidup
Tingginya harga kebutuhan sehari-hari dan upah yang tidak banyak meningkat semakin membebani masyarakat, terutama di tengah melonjaknya anggaran pertahanan.
Sejak 2023, anggaran pertahanan Israel meningkat dua kali lipat. Kenaikan tersebut turut memperberat beban keuangan negara.
Komposisi Pemerintahan Israel Menjelang Pemilu
Koalisi pemerintahan Netanyahu menguasai 60 dari 120 kursi Knesset ketika parlemen dibubarkan pada Juli.
Dari jumlah tersebut, Likud memiliki 32 kursi, Shas 11 kursi, Religious Zionism tujuh kursi, Otzma Yehudit pimpinan Itamar Ben-Gvir enam kursi, serta New Hope empat kursi.
Shas sebenarnya telah keluar dari pemerintahan pada Juli 2025, tetapi tetap menjadi bagian dari koalisi pendukung Netanyahu. Sementara itu, New Hope akan bergabung dengan Likud untuk menghadapi pemilu kali ini.
Di kubu oposisi, terdapat 59 kursi yang terbagi di antara sejumlah partai.
Yesh Atid menguasai 24 kursi, Blue and White delapan kursi, United Torah Judaism tujuh kursi, dan Yisrael Beiteinu enam kursi.
Hadash-Ta'al dan Ra'am masing-masing memiliki lima kursi, sedangkan Partai Buruh mengantongi empat kursi.
Satu kursi lainnya dikuasai Noam, yang tidak berafiliasi dengan koalisi pemerintah maupun oposisi.
Siapa Saja Tokoh dan Partai yang Bersaing?
Netanyahu kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri meskipun masih menghadapi persidangan atas tuduhan korupsi. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut.
Koalisi sayap kanan pendukungnya berhadapan dengan blok oposisi yang terdiri atas empat kekuatan politik utama pimpinan tokoh-tokoh Yahudi.
Para pemimpin oposisi telah menandatangani kesepakatan untuk tidak saling menyerang selama masa kampanye. Mereka juga berjanji bekerja sama membentuk pemerintahan setelah pemilu.
Mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, dipandang sebagai tokoh oposisi yang paling berpeluang menjadi calon perdana menteri.
Partai baru yang dipimpinnya, Yashar, mencatat tingkat dukungan yang hampir seimbang dengan Likud dalam berbagai jajak pendapat.
Blok oposisi tersebut juga mencakup kelompok Together yang dipimpin dua mantan perdana menteri, Naftali Bennett dan Yair Lapid, kemudian Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Liberman serta Partai Demokrat pimpinan Yair Golan.
Sejumlah tokoh dan partai lain juga berperan penting dalam persaingan ini. Di antaranya dua menteri sayap kanan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks, serta Ra'am dan Joint List yang mayoritas mewakili komunitas Arab.
Bulan lalu, Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel memutuskan melarang Ra'am dan Joint List mengikuti pemilu.
Namun, Mahkamah Agung Israel membatalkan larangan tersebut melalui putusan bulat pada 2 Oktober. Para hakim menyatakan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk memenuhi syarat hukum guna melarang kedua partai itu ikut pemilu.
Sementara itu, Sami Abu Shehadeh, warga Palestina berkewarganegaraan Israel yang memimpin Partai Balad, memilih mundur dari pencalonan.
Balad merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Joint List. Abu Shehadeh mengundurkan diri setelah Mahkamah Agung memberi isyarat bahwa mayoritas hakim akan tetap mendukung keputusan yang melarang dirinya mencalonkan diri.
Partai-partai yang mewakili komunitas Arab berpotensi menjadi penentu terbentuknya pemerintahan setelah pemilu. Namun, sebagian besar pemimpin blok oposisi yang didominasi partai-partai Yahudi telah menolak kemungkinan bekerja sama dengan mereka.
Pemilu Keenam dalam Tujuh Tahun
Pemungutan suara pada 27 Oktober akan menjadi pemilu nasional keenam di Israel sejak 2019.
Menariknya, pemilu kali ini juga menjadi yang pertama dalam 38 tahun yang digelar setelah Knesset menuntaskan masa jabatan empat tahunnya secara penuh.
Rentetan ketidakstabilan politik Israel bermula pada April 2019. Ketika itu, Likud pimpinan Netanyahu dan Blue and White pimpinan Benny Gantz sama-sama meraih 35 kursi.
Pemilu kembali digelar pada September 2019, tetapi hasilnya tidak banyak mengubah keadaan. Blue and White memperoleh 33 kursi, sementara Likud mendapatkan 32 kursi.
Kedua pemilu tersebut berakhir tanpa terbentuknya koalisi yang mampu menguasai mayoritas parlemen.
Pada pemilu ketiga yang berlangsung Maret 2020, Likud meraih 36 kursi dan Blue and White memperoleh 33 kursi.
Hasil tersebut membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan persatuan antara Netanyahu dan Gantz. Namun, pemerintahan itu runtuh sebelum genap berusia satu tahun.
Pemilu berikutnya digelar pada Maret 2021. Likud kembali memperoleh suara terbanyak dengan 30 kursi, disusul Yesh Atid yang meraih 17 kursi.
Meski Likud menjadi partai terbesar, koalisi delapan partai pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid justru berhasil membentuk pemerintahan.
Koalisi yang juga melibatkan Ra'am, sebuah partai Arab, itu mengakhiri 12 tahun kekuasaan Netanyahu. Namun, pemerintahan tersebut hanya bertahan sekitar satu tahun.
Netanyahu akhirnya kembali berkuasa setelah pemilu November 2022. Saat itu, Likud meraih 32 kursi, sedangkan Yesh Atid memperoleh 24 kursi.
Netanyahu kemudian memimpin koalisi yang disebut-sebut sebagai pemerintahan paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel.
Menjelang pemilu 27 Oktober, hasil jajak pendapat kembali memperlihatkan persaingan ketat. Baik kubu Netanyahu maupun oposisi belum menunjukkan peluang yang jelas untuk menguasai sedikitnya 61 kursi Knesset.
Siapa Perdana Menteri Terlama dalam Sejarah Israel?
Sejak Israel berdiri pada 1948, sebanyak 14 orang telah menjabat sebagai perdana menteri.
Benjamin Netanyahu tercatat sebagai pemegang jabatan terlama, dengan total masa kepemimpinan sekitar 19 tahun dalam tiga periode berbeda.
Ia pertama kali menjabat pada 1996 hingga 1999, kemudian kembali berkuasa dari 2009 sampai 2021. Netanyahu selanjutnya menduduki jabatan perdana menteri untuk ketiga kalinya pada 2022 dan masih memimpin hingga sekarang.
Tokoh yang paling mendekati rekor Netanyahu adalah David Ben-Gurion. Ia memimpin Israel dalam dua periode, yakni 1948–1954 dan 1955–1963.
Terlepas dari hasil pemilu 27 Oktober, Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru resmi dilantik.