Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Hardiyanto Kenneth, meminta pemerintah menyampaikan informasi mengenai asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“Pemerintah perlu membedakan hasil deteksi sebaran asap di atmosfer dengan pengukuran konsentrasi polutan di permukaan,” kata Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Sabtu.
Advertisement
Dia mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memasukkan DKI Jakarta dalam daftar wilayah yang terdeteksi terdampak sebaran asap karhutla berdasarkan pemantauan citra satelit pada Jumat (16/10/2026).
Menurut Hardiyanto, laporan tersebut perlu menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pengelolaan kualitas udara, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperbaiki koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain yang terdampak.
"Udara bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” kata dia.
Hardiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak panik hanya karena asap terdeteksi di atmosfer. Namun, kewaspadaan terhadap kemungkinan dampaknya tetap diperlukan.
“Pemerintah DKI Jakarta harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data yang akurat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat," kata dia.
Dia juga meminta Pemprov DKI menyiapkan prosedur mitigasi di sekolah, rumah sakit, puskesmas, transportasi umum, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Menurut dia, jika kualitas udara menurun secara signifikan, pengelola fasilitas perlu memiliki pedoman untuk mengatur aktivitas luar ruangan, mengelola ventilasi, serta menggunakan alat penyaring udara apabila tersedia dan sesuai kebutuhan.
Di lingkungan sekolah, misalnya, kegiatan olahraga dan aktivitas luar ruangan perlu disesuaikan dengan informasi resmi mengenai kualitas udara. Sementara itu, fasilitas kesehatan perlu memperkuat edukasi pencegahan paparan polutan dan memastikan masyarakat mengetahui akses layanan kesehatan yang tersedia.
Hardiyanto turut menekankan pentingnya rencana aksi yang terukur dan evaluasi berkala. Menurut dia, penanganan persoalan kualitas udara tidak cukup hanya melalui imbauan atau rapat koordinasi.
“Tetapi harus disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran yang efektif,” kata dia.
Pergerakan Asap Menuju Tenggara hingga Barat
Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto menyatakan akan mendorong pengawasan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan kualitas udara dan memitigasi dampak karhutla.
"Keberhasilan penanganan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi masyarakat dan mengurangi risiko paparan polutan," katanya.
Sebelumnya, BMKG menjelaskan bahwa pemantauan citra satelit menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, tetapi belum secara langsung menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan yang dihirup masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pergerakan asap di Pulau Jawa terpantau menuju tenggara hingga barat.
Karena itu, pemantauan lanjutan diperlukan untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta benar-benar meningkat di permukaan atau asap hanya melintas di lapisan atmosfer atas.