Liputan6.com, Tokyo - Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang banyaknya waktu tambahan yang harus ia luangkan untuk urusan pribadi dan rumah tangga sebagai perempuan memicu perdebatan mengenai peran gender di Jepang. Pernyataan yang membandingkan rutinitasnya dengan para pendahulunya yang laki-laki itu juga membuat kinerjanya sebagai kepala pemerintahan menjadi sorotan.
Dalam sidang parlemen pada Rabu (14/10/2026), Takaichi mengaku harus menghabiskan waktu lebih lama dibandingkan para pendahulunya karena masih harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan merias wajah sebelum menjalankan tugas.
Advertisement
"Pada pagi hari, saya mandi, menyiapkan sarapan, mencuci piring, lalu merias wajah," kata Takaichi seperti dilaporkan Associated Press. "Karena harus melakukan semua itu, saya merasa membutuhkan waktu tiga hingga empat jam lebih lama dibandingkan perdana menteri laki-laki."
Takaichi mengatakan para stafnya bahkan sempat membutuhkan waktu untuk memahami bahwa ia harus menyisihkan waktu tambahan guna merias wajah dan mempersiapkan penampilannya sebelum tampil di depan kamera.
Namun, penjelasan tersebut justru menuai kritik. Takaichi dianggap masih berpandangan bahwa pekerjaan rumah tangga dan urusan penampilan merupakan tanggung jawab perempuan. Pernyataannya dinilai mencerminkan budaya kerja berlebihan yang selama ini menjadi persoalan di Jepang.
Di Jepang, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih cenderung kaku. Laki-laki umumnya menghadapi tuntutan jam kerja panjang, sementara perempuan yang bekerja harus mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.
Data terbaru pemerintah menunjukkan bahwa perempuan di Jepang menghabiskan hampir lima jam sehari untuk pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki rata-rata hanya sekitar 40 menit.
Di media sosial, sejumlah pengguna menilai keluhan Takaichi tidak sebanding dengan beban yang dihadapi banyak perempuan pekerja di Jepang, terutama mereka yang harus membesarkan anak atau merawat orang tua lanjut usia.
Mereka menganggap persoalan yang dihadapi Takaichi lebih berkaitan dengan cara mengatur waktu dan pandangannya tentang kesetaraan gender yang dinilai sudah ketinggalan zaman.
"Selama ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak masalah jika ia membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan laki-laki. Namun, meminta pengertian dengan menjadikan waktu untuk merias wajah sebagai alasan tidak dapat diterima," tulis pengacara Fusako Miwa di media sosial.
Kritik terhadap kebiasaan kerja Takaichi sebenarnya bukan hal baru. Sejak menjabat tahun lalu, ia telah menuai sorotan setelah mengungkapkan bahwa dirinya hanya tidur antara nol hingga tiga jam setiap malam karena harus membagi waktu antara tugas pemerintahan yang padat dan pekerjaan rumah tangga.
Pengakuan itu memicu kekhawatiran bahwa Takaichi justru memberikan contoh buruk dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi serta dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
Di sisi lain, meski aktif menyampaikan pandangannya melalui platform X, Takaichi belakangan semakin jarang menghadiri sidang parlemen. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kediamannya pada malam hari dan akhir pekan.
Kebiasaan tersebut mengundang kritik karena ia dinilai mengabaikan perdebatan mengenai kebijakan pemerintah di parlemen.
Di tengah sorotan terhadap kinerjanya, Takaichi menghadapi masalah politik setelah Menteri Pertanian Kazuo Yana, yang baru diangkatnya, mengundurkan diri pada Rabu akibat sejumlah skandal.
Salah satunya terkait pernyataan Yana yang membanggakan pemangkasan anggaran pembangunan jalan bagi daerah-daerah yang tidak mendukungnya dalam pemilihan.
Yana juga mengakui telah mengatur penyediaan transportasi gratis bagi para pendukung yang menghadiri kampanye politiknya, sebuah praktik yang turut dipertanyakan.
Persoalan padatnya jadwal kerja Takaichi kemudian mendapat perhatian Fumitake Fujita, pejabat senior Partai Inovasi Jepang yang menjadi mitra junior dalam koalisi pemerintahannya.
Pada Rabu, Fujita mengusulkan agar waktu yang harus dihabiskan para menteri untuk menghadiri sidang parlemen dikurangi. Selama ini, para menteri harus mengikuti sidang selama berjam-jam hampir setiap hari.
Mengutip laporan terbaru lembaga kajian politik NXJI Research, Fujita menyebut perdana menteri Jepang menghadiri sidang parlemen selama 72 hari sepanjang 2022. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Inggris yang mencatat 50 hari dan Jerman sebanyak 13 hari pada tahun yang sama.
Laporan itu menyarankan penyediaan juru masak dan staf rumah tangga lainnya di kediaman resmi perdana menteri agar kepala pemerintahan dapat lebih fokus menjalankan tugas negara sekaligus memiliki waktu istirahat yang cukup.
Takaichi sendiri mengakui kesulitan mengatur jadwalnya yang padat. Ia mengatakan hampir setiap hari membawa pulang setumpuk dokumen tebal untuk dipelajari.
"Saya memang senang membaca dokumen-dokumen itu hingga larut malam," kata Takaichi. "Namun, sejujurnya, saya merasa tidak mudah meluangkan waktu untuk duduk dan memikirkan arah masa depan Jepang ataupun merumuskan visi besar bagi negara ini."