Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui mekanisme ASEAN di tengah dampak kabut asap yang turut dirasakan negara-negara tetangga.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala melalui pusat koordinasi ASEAN untuk penanganan kabut asap lintas batas.
Advertisement
“Indonesia telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban pelaporan secara reguler,” kata Arrmanatha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dia menjelaskan, pelaporan dilakukan melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACC THPC).
Informasi yang disampaikan mencakup data kondisi karhutla, langkah penanganan pemerintah, serta perkembangan situasi di lapangan.
Sejak Agustus, pusat koordinasi sementara mekanisme tersebut berada di Sekretariat ASEAN.
Arrmanatha menyebut mekanisme itu telah menetapkan Level 3 dan Indonesia telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan secara rutin.
“Kita sudah men-share semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya,” ujarnya.
Menurut Arrmanatha, dampak kabut asap terhadap kawasan menjadi salah satu alasan penanganan karhutla mendapat perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah telah mengerahkan sekitar 60.000 personel di enam provinsi, serta berbagai aset berupa helikopter dan pesawat untuk operasi pengeboman air (water bombing) dan modifikasi cuaca.
Meski demikian, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan, terutama kondisi cuaca. Pemerintah juga membahas tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk mendukung penanganan kebakaran.
Arrmanatha memastikan Presiden telah menyetujui tawaran bantuan tersebut. Pembahasan kini berlanjut pada tingkat teknis dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Terkait bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan persetujuannya, dan ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis,” katanya.
Di tengah upaya tersebut, Menlu mengungkapkan laporan terakhir yang diterimanya menunjukkan perkembangan positif berupa berkurangnya jumlah titik panas atau hotspot setiap hari.
Namun, dia tidak merinci angka penurunan maupun wilayah yang mengalami perubahan tersebut.
“Dari laporan yang terakhir saya dapatkan, bahwa ada kemajuan. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang,” ujar Arrmanatha.