Banjir Kembali Melanda Wilayah Sumatera, Pemulihan Infrastruktur Terganggu

Sejumlah wilayah di Sumatera kembali dilanda banjir saat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih berlangsung.

oleh Winda NelfiraDiterbitkan 15 Oktober 2026, 17:35 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banjir susulan kembali merusak sejumlah infrastruktur di wilayah Sumatera, mulai dari jalan hingga jembatan. Bencana susulan terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih berlangsung.

Tito mengungkapkan, banjir kembali melanda Kota Padang dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di Kabupaten Solok, banjir bahkan berdampak pada kantor bupati. Sementara itu, banjir susulan juga terjadi di Aceh Tenggara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

“Kemudian jalan longsor kembali, jembatan juga ada yang terbawa kembali kena banjir di Aceh. Khususnya di Aceh dari Bireuen menuju ke Aceh Tengah, jalannya banyak yang longsor lagi,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Tito, bencana susulan kembali merusak sejumlah wilayah yang masih menjalani proses pemulihan. Kondisi ini menambah pekerjaan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Tito mengatakan pemerintah akan melanjutkan penanganan melalui koordinasi lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dijadwalkan memaparkan perkembangan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada pekan berikutnya.

“Bapak Menteri PU yang paling berat gitu ya akan menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan karena menyangkut masalah jalan, kritikal masalah jalan, kemudian masalah jembatan, sungai yang cukup banyak yang kena sedimen dan lain-lain,” jelas Tito.

Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan mengoordinasikan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan menggabungkan pemaparan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas penanganan infrastruktur serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya