Liputan6.com, Tokyo - Jepang melayangkan protes kepada Rusia pada Rabu (14/10/2026) atas penangkapan seorang wartawan Jepang yang dituduh melakukan spionase.
Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) menyatakan bahwa jurnalis yang bekerja untuk surat kabar Hokkaido Shimbun itu diduga mengumpulkan informasi mengenai kemampuan pertahanan Rusia untuk kepentingan badan intelijen Jepang. Kementerian Luar Negeri Rusia mengidentifikasi jurnalis tersebut sebagai Yuki Imai.
Advertisement
FSB, lembaga penerus utama badan intelijen Uni Soviet KGB, menyatakan menangkap Imai di Pulau Sakhalin ketika ia bersiap meninggalkan Rusia.
Penangkapan pada Selasa (13/10) itu menambah daftar perselisihan antara Jepang dan Rusia. Ketegangan kedua negara meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pulau Iturup pada Agustus lalu.
Iturup merupakan salah satu dari empat pulau di bagian selatan Kepulauan Kuril yang dikuasai Rusia, tetapi juga diklaim Jepang. Gugusan pulau tersebut terletak di Samudra Pasifik.
Hokkaido Shimbun menyatakan bahwa jurnalis tersebut berada di Rusia untuk menjalankan tugas peliputan dengan visa jurnalis dan dijadwalkan meninggalkan negara itu pada Selasa. Namun, surat kabar tersebut tidak mengungkapkan namanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Selasa, seperti dilaporkan Associated Press, mengatakan bahwa Imai telah didakwa melakukan spionase.
Zakharova menuduh pemerintah Jepang memanfaatkan jurnalisnya yang bertugas di Rusia untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan melemahkan keamanan negara tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai sesuatu yang "disesalkan".
Menurut Zakharova, kebijakan Jepang terhadap Rusia serta peningkatan kekuatan militernya mengancam kepentingan keamanan Moskow di kawasan Timur Jauh Rusia.
"Insiden ini akan semakin memperburuk hubungan Rusia dan Jepang," kata Zakharova.
Di Tokyo pada Rabu, Kepala Biro Urusan Eropa Kementerian Luar Negeri Jepang Kimitake Nakamura memanggil Duta Besar Rusia Nikolay Nozdrev untuk menyampaikan protes atas penangkapan tersebut.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang, Nakamura juga memprotes keputusan Moskow mengumumkan penangkapan itu tanpa memberikan penjelasan kepada pemerintah Jepang.
Nakamura menuntut agar jurnalis tersebut diperlakukan secara manusiawi dan adil. Ia pun meminta Rusia mengizinkan pejabat Jepang berkomunikasi langsung dengan jurnalis yang ditahan itu.
Dalam pertemuan tersebut, Nakamura kembali menegaskan klaim kedaulatan Jepang atas empat pulau di bagian selatan Kepulauan Kuril, yang oleh Tokyo disebut Wilayah Utara.
Ia turut memprotes kunjungan baru-baru ini oleh pejabat pemerintah daerah dan perwakilan sejumlah perusahaan China ke Pulau Iturup. Nakamura menyebut kunjungan tersebut "tidak dapat diterima".
Pemerintah daerah Sakhalin sebelumnya mengumumkan kunjungan delegasi China itu pada Selasa.
Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Nozdrev mengatakan akan menyampaikan sikap Tokyo kepada pemerintah Rusia.
Sebelumnya, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengatakan kondisi kesehatan jurnalis tersebut belum diketahui karena pejabat Jepang belum dapat menghubunginya. Rusia juga belum menanggapi permintaan Tokyo untuk mendapatkan akses kepada jurnalis yang ditahan itu.
"Kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga negara Jepang tersebut," kata Kihara.
Kihara mengakui bahwa Jepang memiliki "banyak persoalan" dengan Rusia. Namun, ia menegaskan bahwa kedua negara merupakan negara tetangga yang tetap perlu berkomunikasi.
Menurutnya, Jepang menyadari pentingnya mengelola hubungan dengan Rusia secara tepat dan akan mengambil langkah yang diperlukan demi kepentingan nasionalnya.
Secara administratif, wilayah Sakhalin di Rusia mencakup Pulau Sakhalin serta empat pulau paling selatan di Kepulauan Kuril. Keempat pulau tersebut dikuasai Moskow, tetapi diklaim oleh Tokyo.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya memprotes kunjungan Putin ke Pulau Iturup pada Agustus. Ia menilai kunjungan itu semakin memperburuk hubungan kedua negara yang telah menegang akibat perang Rusia di Ukraina.
Pada awal bulan ini, Tokyo memberlakukan sanksi ekonomi tambahan terhadap Moskow terkait perang tersebut.
Uni Soviet merebut Kepulauan Kuril dari Jepang pada hari-hari terakhir Perang Dunia II. Sengketa wilayah yang belum terselesaikan itu membuat Jepang dan Rusia hingga kini belum menandatangani perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri permusuhan kedua negara.