Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia membantah menolak tawaran bantuan Malaysia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah menegaskan komunikasi dengan Malaysia masih berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan Indonesia menghargai tawaran bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas dari Malaysia.
Advertisement
“Pemerintah Indonesia menghargai betul tawaran dari Pemerintah Malaysia ini sebagai bentuk solidaritas yang diapresiasi. Ini demikian pernyataan dari Bapak Menko Polhukam kemarin pada saat bersama kami menyampaikan demikian,” respons Honi, dikutip Kamis (15/10/2026).
Honi menyebut komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terkait tawaran bantuan tersebut masih berlangsung atau on going.
“Kanalnya tentu melalui Kementerian Luar Negeri, yang berlanjut operasionalnya kepada BNPB atau jika nanti bantuan pesawat maupun personelnya berupa militer, tentu akan berlanjut ke Kementerian Pertahanan, mirip seperti kemarin pada saat kita mendapatkan bantuan dari Jepang,” ujar dia.
Honi menegaskan pemerintah tidak menolak tawaran bantuan yang ditujukan untuk mendukung penanganan karhutla di Indonesia.
“Jadi dalam hal ini tidak ada kata kita menolak, itu tidak, karena ini bagi kepentingan masyarakat kita juga tentu mengapresiasi tawaran itu,” kata Honi.
Dia menjelaskan, proses pembahasan masih berlangsung, termasuk mengenai kebutuhan operasional dan dukungan logistik yang diperlukan jika bantuan tersebut direalisasikan.
“Semuanya masih berproses dan memang terdapat banyak hal yang didiskusikan terkait kebutuhan operasional, deployment-nya, dukungan logistik, dan seterusnya,” kata Honi.
Menurut Honi, prosedur tersebut serupa dengan pembahasan yang dilakukan ketika Indonesia menerima bantuan pesawat dari Jepang.
Klarifikasi soal Bantuan Jepang
Honi juga mengklarifikasi isu yang menyebut Jepang tidak melanjutkan bantuan kepada Indonesia. Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan, operasional pesawat bantuan Jepang memang direncanakan berlangsung selama sekitar dua pekan.
“Jadi sempat muncul juga di sosial media bahwa seolah-olah kita yang menyampaikan mereka untuk sudah selesai, padahal bukan, dan memang kemarin dari pesawat Jepang itu menurut keterangan dari Kementerian Pertahanan menyampaikan memang operasionalnya hanya 2 minggu. Jadi itu ya mereka sesuai dengan timeline-nya mereka, rencana mereka, mereka harus kembali,” tutur Honi.
Honi menegaskan, berakhirnya masa operasional pesawat bantuan Jepang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bukan karena Indonesia meminta negara tersebut menghentikan bantuannya.
Dia kembali menjelaskan, koordinasi terkait tawaran bantuan Malaysia akan dilakukan melalui Kemlu sebelum melibatkan lembaga atau kementerian teknis sesuai kebutuhan.
“Sekali lagi kanal awal tentu dari Kementerian Luar Negeri, kan gitu ya. Kemudian nanti dari koordinasi itu akan menggandeng lembaga teknis atau kementerian teknis yaitu Kementerian Pertahanan maupun tentunya dari BNPB untuk mengoperasionalkannya. Ini perlu proses dan waktu,” tandas Honi.