Liputan6.com, Jakarta - Kendaraan berat seperti truk dan bus hanya mencakup 4,09 persen dari total populasi kendaraan di Indonesia. Namun, kontribusinya terhadap emisi sektor transportasi mencapai 40,6 persen. Kondisi ini mendorong perlunya percepatan elektrifikasi armada logistik untuk menekan emisi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Data tersebut dipaparkan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026. Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Arif Wismadi, menilai pemerintah perlu mengarahkan insentif kendaraan listrik ke sektor angkutan barang, bukan hanya mobil listrik pribadi.
Advertisement
Menurut Arif, elektrifikasi truk berpotensi memberikan dampak luas karena kendaraan tersebut berperan penting dalam distribusi barang dari pelabuhan dan pabrik hingga ke pasar dan konsumen.
“Semua orang pasti butuh barang,” ujar Arif dalam sesi Building the Foundations for Green Freight Corridors: Market Demand and Infrastructure Readiness di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Arif menilai skema insentif kendaraan listrik saat ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi melalui pembelian mobil listrik pribadi. Padahal, dukungan terhadap elektrifikasi truk dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang lebih luas.
Dia mendorong agar insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan, tetapi juga mencakup biaya pengoperasian. Dukungan tersebut dinilai penting bagi pelaku usaha logistik, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menghadapi kebutuhan modal besar untuk beralih ke armada listrik.
“Dari sisi pembelian barangnya juga iya (mendapatkan subsidi), kemudian pengoperasian juga iya,” kata Arif.
Harga kendaraan masih menjadi salah satu kendala utama. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mencatat harga truk listrik saat ini berkisar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan truk konvensional.
Pembiayaan Truk Listrik Jadi Tantangan
Selain subsidi, Arif mendorong perbankan menyediakan skema kredit yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Salah satu usulannya adalah mempermudah pembiayaan truk listrik bagi UMKM, termasuk melalui skema agunan yang lebih sesuai dengan kemampuan usaha.
Menurut dia, persoalan pembiayaan juga berkaitan dengan perbedaan jangka waktu kredit dan usia pakai baterai. Tenor kredit yang umumnya lima tahun belum selaras dengan estimasi usia baterai truk listrik yang mencapai sekitar delapan tahun.
Ketidaksesuaian tersebut dapat membuat investasi truk listrik kurang menarik bagi pelaku usaha. Padahal, transisi ke truk listrik diproyeksikan berpotensi menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun.
Untuk mendukung transisi tersebut, Pustral UGM bersama ViriyaENB merancang dan menguji kerangka pemantauan emisi armada logistik serta model pembiayaan yang dapat diterapkan secara luas.
Kajian itu menggunakan studi kasus koridor logistik prioritas di Jawa-Bali dan diarahkan untuk menyusun peta jalan dekarbonisasi logistik nasional hingga 2045.
Emisi Tinggi dan Ketergantungan pada Diesel
Urgensi elektrifikasi angkutan barang juga berkaitan dengan kontribusi sektor transportasi terhadap emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Sektor transportasi menyumbang sekitar 23 persen emisi gas rumah kaca nasional yang berasal dari sektor energi. Dari emisi sektor transportasi, kendaraan berat menyumbang 40,6 persen meskipun porsinya hanya 4,09 persen dari total populasi kendaraan.
Selain karbon dioksida, truk diesel juga menghasilkan partikel halus PM2,5 yang dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan serta penyakit kardiovaskular.
Ketergantungan pada diesel turut membebani keuangan negara. Produksi diesel dalam negeri disebut hanya mampu memenuhi sekitar 52 persen kebutuhan sektor transportasi. Pada 2024, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp90 triliun untuk subsidi diesel.
Infrastruktur Pengisian Belum Memadai
Kesiapan infrastruktur menjadi tantangan lain dalam elektrifikasi truk. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Nazib Faizal, menyebut sekitar separuh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersedia saat ini masih berdaya rendah, yakni 22 kilowatt, dan dirancang untuk mobil pribadi.
Sementara itu, SPKLU yang secara khusus dirancang untuk truk listrik disebut belum tersedia. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan titik pengisian di jalur lintas kota serta kawasan depo bongkar-muat barang.
Pemetaan rute oleh perusahaan logistik diperlukan agar penempatan infrastruktur pengisian lebih tepat sasaran. Kemenko IPK menargetkan pengembangan koridor logistik hijau pada 2026-2027, sebelum perluasan jaringan dilakukan pada 2028-2029, termasuk ke Kawasan Industri Batang dan Semarang.
Koridor Logistik Hijau Mulai Diuji
Pemerintah telah menguji coba green freight corridor atau koridor logistik hijau pada rute Tanjung Priok-Cikarang. Uji coba tersebut menggunakan truk listrik berbobot 100 ton untuk menghubungkan pelabuhan dengan kawasan logistik.
Konsep koridor hijau tidak hanya mencakup penyediaan rute, tetapi juga pembangunan infrastruktur pengisian, penyesuaian regulasi, dan penyusunan skema insentif. Pendekatan ini diharapkan menjadi proyek percontohan sebelum diterapkan di koridor lain, termasuk jaringan logistik Jawa-Bali.
Arif menegaskan, pembangunan koridor logistik hijau tidak dapat bergantung pada satu kebijakan. Pemerintah, perbankan, produsen kendaraan, pelaku logistik, dan penyedia energi perlu berkoordinasi agar penggunaan truk listrik layak secara komersial.
Tanpa insentif yang tepat sasaran, pembiayaan terjangkau, dan infrastruktur pengisian yang memadai, elektrifikasi angkutan barang berisiko berhenti pada tahap uji coba. Sebaliknya, pengembangan ekosistem secara konsisten dapat menjadi langkah menuju sistem logistik nasional yang lebih rendah emisi dan efisien.