Liputan6.com, Jakarta - KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah DKI Jakarta, hari ini, Selasa (13/10/2026).
"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," kata Ketua Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi.
Advertisement
Meski demikian, dia masih enggan merinci detail perkara maupun jumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut.
"Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan," jelas Setyo.
KPK kini punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT di lingkungan BNPB Jakarta.
OTT ke-22
Adapun, ini menjadi OTT ke-22 yang dilakukan oleh KPK pada 2026. Sejak awal tahun, lembaga antirasuah sudah melakukan sejumlah penangkapan, termasuk kepada 13 kepala daerah.
OTT pertama KPK pada 2026 berlangsung pada 9-10 Januari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026.
Pada bulan yang sama, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi yang menjadi OTT kedua. Selanjutnya, Bupati Pati Sudewo ditangkap dalam OTT ketiga.
Memasuki Februari 2026, KPK melakukan OTT keempat dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak lama berselang, KPK kembali melakukan OTT kelima terhadap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
OTT keenam juga berlangsung pada Februari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK melakukan tiga OTT berbeda. Ketiganya menyasar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Memasuki April, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Operasi tersebut menjadi OTT ke-10 KPK sepanjang 2026. Sementara itu, tidak ada OTT yang dilakukan KPK sepanjang Mei.
KPK kembali melakukan serangkaian OTT pada Juni. OTT tersebut membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.
Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12. OTT ke-13 menyasar aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan sebelumnya.
KPK kemudian melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Memasuki Juli, KPK kembali meningkatkan intensitas OTT. Sepanjang bulan tersebut, KPK melakukan OTT ke-15 hingga ke-18 dengan sejumlah kepala daerah yang terjaring, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Pada Agustus 2026, KPK melakukan OTT ke-19 dengan menangkap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Terakhir KPK melakukan OTT di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penangkapan dilakukan terkait dugaan korupsi perizinan/sengketa tanah yang menyeret pejabat tinggi BPN dan petinggi swasta di wilayah Kabupaten Bogor.