Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara menembakkan sejumlah rudal balistik ke perairan lepas pantai timurnya pada Senin (12/10/2026). Peluncuran ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Selatan menyusul ledakan ranjau darat di perbatasan kedua negara yang melukai tiga tentara Seoul.
Dikutip dari Channel News Asia, Senin (12/10/2026), militer Korea Selatan mengatakan, insiden ledakan ranjau tersebut terjadi di wilayah Zona Demiliterisasi (DMZ) yang berada di bawah kendali Seoul. Sejak kejadian itu, kedua negara sama-sama memamerkan pengujian teknologi rudal yang telah ditingkatkan.
Advertisement
"Militer kami mendeteksi beberapa rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Pyongyang menuju Laut Timur sekitar pukul 09.20 waktu setempat (08.20 waktu Singapura)," kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) dalam pernyataan pada Senin.
Laut Timur merupakan sebutan yang digunakan Korea Selatan untuk perairan yang juga dikenal sebagai Laut Jepang.
"Militer kami telah meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan peluncuran tambahan," lanjut pernyataan tersebut.
Kementerian Pertahanan Jepang secara terpisah mengonfirmasi adanya peluncuran sedikitnya satu rudal yang diduga merupakan rudal balistik.
Menurut JCS, beberapa rudal Korea Utara yang terdeteksi menempuh jarak lebih dari 900 kilometer. Korea Selatan dan sekutu lamanya, Amerika Serikat, kini tengah menganalisis spesifikasi pasti rudal-rudal tersebut.
Menanggapi peluncuran itu, Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan menggelar rapat darurat untuk meninjau kesiapan militer negara tersebut.
Ketegangan Memanas Usai Ledakan Ranjau di Perbatasan
Ketegangan antara kedua Korea meningkat setelah penyelidikan bersama yang dilakukan Seoul dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu menyimpulkan bahwa Korea Utara telah menanam ranjau darat yang meledak di DMZ lebih dari setahun lalu.
Pyongyang dengan keras membantah tuduhan tersebut.
Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengecam tuntutan Korea Selatan agar Pyongyang menyampaikan permintaan maaf. Ia menyebut tuntutan itu "tercela" dan secara terpisah menolak tawaran bantuan peralatan medis dari Seoul.
Kedua negara juga saling menguji kemampuan persenjataan masing-masing.
Pada 3 Oktober, Korea Utara menguji coba rudal balistik jarak menengah. Kim Yo Jong mengatakan rudal tersebut menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang tidak dirinci dan "mampu mengubah lintasan terbangnya pada ketinggian rendah".
Beberapa hari kemudian, Korea Selatan mengumumkan keberhasilan menguji kendaraan luncur hipersonik atau hypersonic glide vehicle (HGV) buatan dalam negeri.
Senjata tersebut dibawa ke atmosfer atas menggunakan pendorong roket atau rudal balistik sebelum meluncur menuju sasaran.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Blue House, menyatakan HGV memberikan "kemampuan pencegahan baru yang mampu menyerang sasaran-sasaran utama dalam lingkungan operasional Semenanjung Korea".
Kim Yo Jong Tuntut Korea Selatan Tunjukkan Penghormatan
Di tengah meningkatnya ketegangan, Kim Yo Jong pada Kamis mengatakan Korea Selatan harus menunjukkan "penghormatan setinggi-tingginya" jika ingin memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.
"Jika mereka (Korea Selatan) benar-benar ingin memulihkan hubungan antara DPRK dan Korea Selatan, mereka harus memperhatikan perasaan pihak lain dalam setiap perkataan dan tindakan, serta terlebih dahulu menunjukkan penghormatan, pertimbangan, dan ketulusan setinggi-tingginya," kata Kim.
DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Ketegangan tersebut berlangsung ketika upaya pendekatan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Pyongyang memunculkan kekhawatiran bahwa Korea Selatan, sebagai sekutu Washington, berpotensi tersisih dalam pembicaraan nuklir dengan Korea Utara.
Pada Oktober, Korea Utara meluncurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek sehari setelah Trump mengisyaratkan kemungkinan bertemu Kim Jong Un pada tahun ini.
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Konflik Korea berakhir pada 1953 melalui kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
DMZ yang memisahkan kedua negara merupakan salah satu kawasan perbatasan dengan pengamanan paling ketat di dunia. Insiden yang melibatkan ranjau darat sebelumnya juga pernah meningkatkan ketegangan di antara keduanya.