Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan. Keputusan ini dipicu oleh berbagai kendala krusial, mulai dari abainya pemenuhan kelengkapan administrasi, belum tersertifikasinya kelayakan higiene, hingga masalah teknis pencairan dana.
"Penghentian sementara ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, khususnya terkait pemenuhan persyaratan administrasi serta sertifikasi kelayakan," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan, Bambang Budi Mustika, Minggu (11/10/2026).
Advertisement
Bambang merinci penyebab dihentikannya operasional pada 10 dapur MBG tersebut di antaranya 3 SPPG belum mengisi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional, 1 SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 2 SPPG terkendala pada proses pencairan virtual account dan 4 SPPG sedang menjalani proses renovasi fasilitas.
"Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan memproyeksikan sebanyak 212 SPPG yang tersebar di 18 kecamatan. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan dinamika tersebut," tambahnya.
Dari jumlah itu, 124 SPPG beroperasi aktif setelah dikurangi 10 unit yang dihentikan sementara dari total awal 134 unit. Sedangkan 11 SPPG segera menyusul untuk beroperasi dan 67 SPPG lainya, masih dalam tahap persiapan awal dan belum memiliki Kepala SPPG.
Meskipun menghadapi sejumlah kendala operasional pada unit dapur, program MBG di Bangkalan mengemban target besar dengan menyasar 297,026 penerima manfaat. Skema penyaluran ini mencakup, 2040.141 siswa di berbagai jenjang pendidikan, 56.885 penerima manfaat kelompok 38, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita (usia 0–5 tahun).
Penghentian sementara ini menjadi catatan evaluasi penting bagi BGN dan Satgas daerah. "Ini untuk memastikan standar keamanan pangan, kerapian administrasi, dan kelayakan fasilitas terpenuhi secara optimal sebelum pelayanan kembali dibuka penuh," pungkasnya.