Liputan6.com, Beijing - Bank milik negara China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), diduga tetap menyalurkan pinjaman bernilai jutaan hingga miliaran dolar kepada sejumlah proyek di Afrika meski mengetahui adanya dugaan korupsi di negara maupun perusahaan penerima dana. Investigasi juga menemukan bahwa sebagian keputusan investasi bank tersebut sejalan dengan kepentingan geopolitik Beijing di benua Afrika.
Temuan itu diungkap dalam laporan bertajuk China Capital yang disusun International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Advertisement
Investigasi tersebut menelaah hampir 5 juta dokumen internal ICBC dari periode 2005 hingga 2024 yang tersimpan di kantor bank itu di London. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana ICBC mendekati peminjam berisiko tinggi di Afrika dan wilayah lain demi mengamankan akses sumber daya serta memperkuat hubungan China dengan negara mitranya.
Dokumen yang diperiksa mencakup instruksi dari komite Partai Komunis China di ICBC, yang mendorong penerapan kebijakan pemerintah. Investigasi menemukan bahwa ICBC menjalin kerja sama dengan sejumlah klien yang dihindari oleh pemberi pinjaman lain karena dugaan korupsi atau keterkaitan pemiliknya dengan pihak yang dikenai sanksi.
Penyelidik ICIJ, Scilla Alecci, menulis bahwa formulir pengajuan kredit dan dokumen rahasia lainnya terkadang mencantumkan istilah “China rationale” untuk menjelaskan alasan ICBC London mengejar suatu kesepakatan. Istilah tersebut, menurut laporan itu, menunjukkan dimensi geopolitik di balik sejumlah pinjaman.
Di Afrika, sebagian besar aktivitas ICBC dilakukan melalui Standard Bank Group asal Afrika Selatan, bank dengan aset terbesar di benua tersebut yang memiliki afiliasi di 21 negara Afrika. ICBC menjalin hubungan dengan Standard Bank pada 2007 dan memperbarui investasinya pada 2023. Saat ini, ICBC memiliki 19,7 persen saham di bank tersebut.
Standard Bank menegaskan kepada The Africa Report bahwa kepemilikan saham ICBC tidak menghilangkan independensi lembaga tersebut. Bank itu menyatakan tetap memiliki pedoman sendiri dalam menentukan pemberian pinjaman.
“Tidak ada satu pemegang saham pun yang bertanggung jawab menentukan keputusan pemberian pinjaman,” kata Standard Bank.
Masalah Pengawasan
Masalah pengawasan juga muncul dalam laporan internal ICBC yang disusun kantor pusatnya di Beijing pada 2024. Laporan tersebut memperingatkan adanya kelemahan dalam pemeriksaan calon klien di luar negeri, pengawasan terhadap pegawai, serta pelaporan upaya pencegahan pencucian uang. Sejumlah pejabat senior ICBC disebut tidak mengambil tindakan setelah menerima laporan mengenai masalah tersebut.
Alecci menulis bahwa dokumen internal menunjukkan para bankir ICBC bersedia melayani perusahaan milik negara ketika hal itu menguntungkan Beijing, termasuk perusahaan yang tidak transparan mengenai aliran keuangannya dan berada di bawah kendali pemerintah yang oleh seorang bankir ICBC disebut sebagai “kleptokrasi yang jelas”.
Salah satu contoh yang disorot adalah Sonangol Group, perusahaan minyak milik negara Angola. Perusahaan tersebut menerima pinjaman sebesar 2,5 miliar dolar AS dari ICBC ketika masih dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Angola saat itu, José Eduardo dos Santos.
Menurut laporan ICIJ, memo internal terkait pinjaman pada 2010 menggambarkan besarnya pengaruh China sebagai kreditur asing terbesar Angola. Sonangol diwajibkan menjual minyaknya ke China dan menggunakan dana pinjaman untuk mempekerjakan perusahaan konstruksi asal China.
Lebih dari satu dekade kemudian, ICBC juga menepis tuduhan korupsi terhadap mantan pimpinan Sonangol, Isabel dos Santos, putri mantan presiden Angola tersebut. Pada 2017, ia dituduh menyebabkan kerugian negara sebesar 219 juta dolar AS selama menjabat di perusahaan minyak itu.
Sebuah memo internal ICBC menyatakan bank sebaiknya tetap bekerja sama dengan Sonangol meskipun terdapat dugaan korupsi, karena perusahaan tersebut memiliki peran dalam Belt and Road Initiative, program pembangunan infrastruktur dan konektivitas global China.
Kasus Lain di Afrika
Kasus lain ditemukan di Sierra Leone. Pada 2017, ICBC mendukung rencana peningkatan fasilitas Queen Elizabeth II Quay di Pelabuhan Freetown. Meski terdapat laporan mengenai korupsi publik di negara tersebut, sejumlah bank China menawarkan pinjaman hampir 660 juta dolar AS untuk proyek itu.
Alecci menulis bahwa ICBC London membuat pengecualian terhadap kebijakan kepatuhan internal bank ketika menangani peminjam dari Sierra Leone. Setahun setelah perjanjian pinjaman ditandatangani, laporan dugaan korupsi yang melibatkan pengembang proyek membuat pejabat bank menahan pencairan dana, tetapi tidak membatalkan pinjaman tersebut.
Seorang bankir ICBC menyebut pembatalan pinjaman berpotensi merusak hubungan dengan pemerintah Sierra Leone.
“Jika kantor pusat membatalkannya, hal itu akan merusak hubungan dengan pemerintah Sierra Leone,” demikian pernyataan bankir tersebut yang dikutip dalam laporan ICIJ.
Temuan ini menyoroti pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan geopolitik dapat memengaruhi keputusan pembiayaan bank China di luar negeri, termasuk ketika muncul persoalan transparansi, risiko korupsi, dan kepatuhan terhadap aturan internal.