Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperluas layanan ke daerah terpencil menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar di 16 provinsi.
Advertisement
Perluasan layanan tersebut menyasar daerah yang memiliki angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat menjadi salah satu fokus pelaksanaan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penentuan lokasi SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dengan mengacu pada basis data terpadu BGN.
"Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan tanpa dipengaruhi oleh otoritas, asosiasi, maupun kepentingan pihak manapun," kata Sudaryono.
Dia menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan intervensi gizi menjangkau penerima yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Sebanyak 480 SPPG tersebut tersebar di Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Empat SPPG Dihentikan Permanen
Bersamaan dengan perluasan layanan, BGN juga melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Salah satunya dengan menghentikan secara permanen operasional empat SPPG karena melakukan pelanggaran dalam operasional dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Keempat SPPG tersebut berada di Kabupaten Karo, Blora, Bantul, dan Jayapura. Keputusan penghentian operasional masing-masing SPPG dituangkan dalam surat keputusan Kepala BGN.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar standar keamanan pangan dan tata kelola tetap terpenuhi seiring dengan semakin luasnya cakupan layanan.
Mayoritas Responden Dukung Kelanjutan MBG
Sementara itu, hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung keberlanjutan program MBG.
Survei tersebut dilakukan pada 14-20 September 2026 terhadap 1.400 responden yang tersebar di 36 provinsi.
Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan sebanyak 78,2 persen responden menyatakan setuju program MBG dilanjutkan. Sementara 18,4 persen tidak setuju dan 3,4 persen tidak memberikan jawaban.
“Hal ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan program ini terbukti mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat,” kata Andri.
Selain mengukur dukungan terhadap MBG, INES juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 82,1 persen.