Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mendapat respons beragam dari orang tua. Sebagian menilai kebijakan tersebut dapat menjadi evaluasi bagi siswa, terutama jika indikator penilaiannya jelas.
Uli, ibu yang putrinya bersekolah di sekolah negeri, menilai kebijakan tersebut cukup baik. Apalagi, dia melihat fenomena kualitas peserta didik belakangan ini cukup memprihatinkan.
Advertisement
Uli prihatin dengan maraknya unggahan di media sosial yang menceritakan kondisi pendidikan anak-anak di Indonesia. Salah satunya, masih ada siswa yang belum mampu membaca dan berhitung meski sudah berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Sebenarnya cukup baik, tapi kembali lagi ke cara pandang orang tuanya. Apakah cukup menerima anaknya tidak naik sekolah sebagai evaluasi atau hal memalukan," kata Uli saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (8/10/2026).
Dia kemudian mengingat masa-masa sekolahnya pada era 1980-an. Saat itu, siswa yang memang belum memiliki capaian belajar yang baik berpeluang tidak naik kelas. Guru juga dinilai lebih tegas ketika seorang murid memang belum mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya.
"Tapi beberapa tahun terakhir, saya melihat guru-guru itu sungkan atau serba salah tepatnya. Mereka seperti dihadapkan persoalan kalau tidak naik nanti dianggap tidak berpihak pada anak atau menurunkan kredibilitas sekolah," katanya.
Karena itu, Uli pada dasarnya setuju jika kebijakan tidak naik kelas kembali diberlakukan, selama indikator penilaiannya jelas.
"Selama bukti-bukti akademiknya mendukung, saya rasa orang tua juga harus membuka diri," katanya.
Tidak Naik Kelas Dinilai Bisa Menjadi Evaluasi
Pandangan serupa disampaikan Titin, ibu satu anak. Dia menilai kebijakan tidak naik kelas cukup baik karena membuat siswa lebih tersaring berdasarkan kemampuan akademiknya.
"Kalau dia memang belum mumpuni ya harusnya tidak dinaikkan. Kan menaikkan anak yang ternyata belum bisa juga merusak reputasi sekolah," ujar Titin.
Dia mencontohkan dampak ketika seorang anak dipaksakan naik kelas meskipun belum mampu membaca atau berhitung dengan baik. Di sekolah tempat anaknya belajar, kata Titin, ada salah satu siswa yang belum lancar membaca. Kondisi tersebut berdampak pada proses belajar siswa lainnya.
Ketika jam pulang tiba, guru belum mau membubarkan kelas karena siswa lain harus menunggu anak tersebut.
"Ini kan juga merugikan anak lain. Jadi saya rasa selama indikatornya jelas, ya cukup baik. Dan sebagai orang tua tentu harus legowo," ujar Titin.
Pemerintah Kaji Kebijakan Tidak Naik Kelas
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan rencana untuk mengakhiri aturan siswa otomatis naik kelas.
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Usulan itu sebelumnya datang dari sejumlah pihak, salah satunya Dewan Pendidikan.
"Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan," kata Abdul Mu'ti, dikutip Rabu (7/10/2026).
Abdul Mu'ti mengatakan kebijakan siswa tidak naik kelas pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah direncanakan diberlakukan kembali mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya.
Namun, sebelum diterapkan, pemerintah masih membutuhkan masukan dari para pakar serta kajian lebih lanjut.
Menurut Abdul Mu'ti, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan karena dia khawatir terhadap fenomena yang disebutnya sebagai "rumus RMS", atau Rajin Malas Sama Saja.
Abdul Mu'ti mengamati, siswa saat ini tidak terdorong untuk berusaha lebih keras karena mereka dipastikan tetap naik kelas, terlepas dari performa akademik yang ditunjukkan selama pembelajaran.
Dia pun menekankan pentingnya membangun jiwa rajin belajar serta menumbuhkan kesiapan siswa untuk berkompetisi demi menciptakan generasi yang tangguh.
"Mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli," tutur Abdul Mu'ti.