Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut sinergi seluruh unsur menjadi salah satu kata kunci dalam penanganan dan penanggulangan bencana.
Pramono mengatakan, sinergi diperlukan karena penanganan bencana membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI-Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, hingga relawan dan masyarakat.
Advertisement
"Karena kita berbagai pengalaman terutama di pemerintah pusat, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kemudian juga dengan BMKG, sering kali kita menghadapi ini, maka sinergisitas antara BNPB, BMKG, TNI-Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, itulah yang menjadi kata kunci kekuatan kita untuk menghadapi berbagai persoalan bencana di lapangan," ujar Pramono dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Aryaduta Hotel Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Pramono mengungkapkan, berdasarkan pengalaman bencana yang telah terjadi, proses penanggulangan sering kali membutuhkan waktu, pikiran, dan dana yang tidak sedikit.
"Belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada ketika bencana yang ada di Aceh, kebetulan mulai dari tsunami dulu saya sudah terlibat di Aceh, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara kemarin, NTT, NTB, kemudian biasanya Palu, Lampung, apa, cekungan Palu, dan sebagainya," sambung dia.
Oleh karena itu, Pramono menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur, seperti BNPB, BMKG, TNI-Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat.
"Ini betul-betul menjadi kata kunci dalam kita menanggulangi persoalan kebencanaan ini," kata dia.
Pramono berharap Rakorda tersebut dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk mengoordinasikan berbagai persoalan kebencanaan di Jakarta dan sekitarnya.
"Dan mudah-mudahan rapat koordinasi ini akan menghasilkan putusan-putusan, pandangan-pandangan yang baik untuk mengoordinasikan berbagai persoalan kebencanaan yang ada di Jakarta dan tentunya di Indonesia pada umumnya," tutup Pramono.
Gunakan Pengalaman
Pramono mengatakan berbagai pengalaman yang dimiliki membuat persoalan kebencanaan menjadi salah satu isu yang sensitif dan perlu ditangani secara cepat.
"Berbagai pengalaman, kebetulan saya hampir 15 tahun di pemerintah pusat, tepatnya di Istana sebenarnya, 5 tahun dengan Ibu Mega (Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri), 9 tahun setengah dengan Pak Jokowi (Presiden ke-7 Joko Widodo), sehingga persoalan-persoalan kebencanaan ini menjadi salah satu isu yang cukup sensitif, yang perlu ditangani secara cepat oleh jajaran yang ada," ucap dia.
"Berbagai peristiwa kebencanaan terjadi, mulai dari bencana alam, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir bandang, dan sebagainya dan sebagainya, ketepatan kecepatan mengantisipasi menjadi penting, sehingga dengan demikian kenapa saya menyampaikan ini, karena bagaimana pun Jakarta ini juga terletak di daerah yang rawan bencana," sambung Pramono.
Salah satu contohnya, menurut dia, adalah bencana Gunung Anak Krakatau.
"Salah satu contohnya adalah tidak jauh dari tempat ini berulang kali terjadi bencana, apakah itu apa, sesar naik turun, lempeng naik turun, atau banjir, permukaan air laut naik turun, dan sebagainya," ucap Pramono.
Oleh karena itu, Pramono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk dapat bergerak cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurut dia, sebagai kota global, Jakarta menghadapi persoalan kebencanaan yang menjadi isu sangat sensitif, sebagaimana kota-kota lainnya.
"Sehingga dengan demikian sekali lagi, saya meminta kepada jajaran BPBD betul-betul tanggap terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini," jelas Pramono.