Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, korupsi Indonesia telah berkembang menjadi bentuk yang lebih berbahaya, yakni state capture corruption.
Hal tersebut disampaikannya dalam forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
Advertisement
Menurut Samad, praktik tersebut bukan lagi sekadar pencurian uang negara, melainkan ketika kepentingan tertentu mulai memengaruhi kebijakan dan institusi negara.
"Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption," kata dia seperti dikutip, Sabtu (5/9/2026).
Masalahnya, menurut Samad, berada pada sistem penegakan hukum itu sendiri. Ketika aparat tidak independen atau menyalahgunakan kekuasaan, pemberantasan korupsi dapat kehilangan tujuannya.
"Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power," ungkap dia.
Karena itu, menurut Samad, Indonesia membutuhkan pembenahan sistem peradilan pidana dan grand design pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Banjir Informasi di Ruang Digital
Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat melihat ancaman dari perubahan ruang publik. Demokrasi membutuhkan percakapan dan nalar, tetapi ruang digital justru berpotensi mengubah nalar publik menjadi emosi.
"Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih," kata dia.
Menurut Komaruddin, 'air bersih' itu adalah informasi yang kredibel, terverifikasi, berimbang, dan berpijak pada bukti. Ia juga mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial adalah agent without feeling, tanpa hati.
Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. "Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator," ungkapnya.
Sementara, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menawarkan jawaban dari sisi identitas. Di tengah perubahan yang cepat, ia melihat kebudayaan bukan ornamen, melainkan fondasi.
Indonesia, kata dia, bukan sekadar nation state, tetapi juga civilizational state dengan lapisan peradaban panjang dan keragaman budaya yang besar.
"Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli.
Kebudayaan dapat menjadi modal ekonomi, soft power, sekaligus kekuatan yang menjaga Indonesia tetap memiliki pijakan ketika dunia berubah.
Di kesempatan yang sama, pakar perubahan Rhenald Kasali mengatakan, perubahan paling dekat dengan manusia datang dari teknologi. Dia menyebutnya dengan istilah human disruption.
Menurutnya, teknologi tidak lagi hanya mengubah perusahaan atau pekerjaan, tetapi mulai mengubah perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, dan identitas manusia.
"Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya," kata Rhenald.
Algoritma dapat mengarahkan perhatian. Terlalu banyak pilihan dapat membingungkan. Kenyamanan mengubah perilaku. Internet bahkan ikut membentuk identitas.
Di sinilah paradoks perubahan muncul. Teknologi membuat pengetahuan tersedia di mana-mana, tetapi tidak otomatis membuat manusia lebih berdaya.
"Monopoli pengetahuan bukan lagi berada di tangan kampus atau di sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana," tutur Rhenald.