Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerima belasan perwakilan sopir bajaj berbahan bakar bensin campur alias 2 Tak di Balaikota, Jakarta. Para sopir bajaj menuntut pencopotan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono yang dinilai 'bermain' dengan pengusaha dalam mengikuti lelang operator bajaj.
Menanggapi tuntutan itu, Ahok dengan kepala dingin memberikan pengertian. Menurut Mantan Bupati Belitung, hal itu terjadi lantaran kesalahpahaman antara sopir bajaj dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Mereka juga punya persepsi seolah-olah Pak Pris (Kadishub) itu main sama PT tertentu. Kami cek, nggak ada yang main," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Selain itu, ada beberapa perusahaan yang menaungi para sopir menolak tender operator bajaj. Kalaupun ada yang berniat mengikuti tender, justru datang dari sopir bajaj atas nama perorangan, bukan perusahaan.
Bagi Ahok, tingkah ini sama seperti kasus Lurah Warakas Mulyadi. Saat itu, Mulyadi menolak keras program lelang jabatan usungan Gubernur DKI Jakarta. Namun kini Mulyadi justru menjadi salah satu lurah yang lulus dalam seleksi lelang jabatan.
"Persepsi saja itu. Ini sama lah kayak Lurah Warakas dulu, nggak mau ikut seleksi promosi terbuka (lelang jabatan). Mereka nggak ngerti masalahnya. Padahal ikut seleksi jadi tahu potensinya," tuturnya.
Ahok pun menawarkan kepada mereka yang ingin mengikuti tender atas nama perorangan agar mendaftarkan diri melalui koperasi atau perusahaan. Kalau tak memiliki koperasi, Pemprov DKI bersedia memfasilitasi secara gratis, agar para sopir bajaj bisa ikut serta.
Setelah beberapa lama tatap muka, pertemuan sopir bajaj dengan Ahok ini pun berakhir tanpa adanya kesepakatan. Perwakilan sopir bajaj menganggap, pertemuan itu tidak menjawab keinginan mereka. (Ndy/Ali)
Menanggapi tuntutan itu, Ahok dengan kepala dingin memberikan pengertian. Menurut Mantan Bupati Belitung, hal itu terjadi lantaran kesalahpahaman antara sopir bajaj dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Mereka juga punya persepsi seolah-olah Pak Pris (Kadishub) itu main sama PT tertentu. Kami cek, nggak ada yang main," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Selain itu, ada beberapa perusahaan yang menaungi para sopir menolak tender operator bajaj. Kalaupun ada yang berniat mengikuti tender, justru datang dari sopir bajaj atas nama perorangan, bukan perusahaan.
Bagi Ahok, tingkah ini sama seperti kasus Lurah Warakas Mulyadi. Saat itu, Mulyadi menolak keras program lelang jabatan usungan Gubernur DKI Jakarta. Namun kini Mulyadi justru menjadi salah satu lurah yang lulus dalam seleksi lelang jabatan.
"Persepsi saja itu. Ini sama lah kayak Lurah Warakas dulu, nggak mau ikut seleksi promosi terbuka (lelang jabatan). Mereka nggak ngerti masalahnya. Padahal ikut seleksi jadi tahu potensinya," tuturnya.
Ahok pun menawarkan kepada mereka yang ingin mengikuti tender atas nama perorangan agar mendaftarkan diri melalui koperasi atau perusahaan. Kalau tak memiliki koperasi, Pemprov DKI bersedia memfasilitasi secara gratis, agar para sopir bajaj bisa ikut serta.
Setelah beberapa lama tatap muka, pertemuan sopir bajaj dengan Ahok ini pun berakhir tanpa adanya kesepakatan. Perwakilan sopir bajaj menganggap, pertemuan itu tidak menjawab keinginan mereka. (Ndy/Ali)