Liputan6.com, Jakarta - Pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu terisak saat menyampaikan keterangannya dalam rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (30/3/2026).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Amsal Sitepu hadir secara online dari Sumatera Utara. Dia tampak didampingi oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan.
Advertisement
Saat memberikan keterangan, Amsal mengaku menjadi korban kriminalisasi dalam proses hukum yang menjeratnya.
“Dan sampai saat ini pun saya tidak sebenarnya saya sangat bingung atas kondisi ini,” kata Amsal di hadapan anggota dewan.
Dia menjelaskan, dugaan markup dalam proyek pembuatan video profil desa tersebut muncul akibat sejumlah komponen biaya yang dinolkan oleh auditor dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), lalu diadopsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan.
“Di dalam LHP, ditemukan bahwa, markup ditemukan karena ada item yang di nol-kan oleh auditor dan diamini oleh JPU dalam surat tuntutannya,” ujarnya.
Dia merinci komponen biaya produksi video profil yang dipersoalkan, antara lain ide sebesar Rp 2 juta, editing Rp 1 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing Rp 1 juta, serta penggunaan clip on atau mikrofon Rp 900 ribu, dengan total Rp 5,9 juta. Namun, seluruh komponen tersebut disebutnya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa.
“Totalnya Rp 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor atau JPU,” kata dia.
Proyek Saat Pandemi Covid-19
Amsal menyebut bahwa dalam proyek itu dirinya hanya sebagai penyedia jasa tanpa kewenangan dalam pengelolaan anggaran proyek.
“Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa pak, saya tidak punya wewenang dalam anggaran pak, sederhananya saya hanya menjual,” ucap Amsal.
Dia juga mempertanyakan mekanisme pengadaan proyek yang tetap berjalan jika dianggap tidak sesuai atau terlalu mahal.
“Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalo tidak sesuai kenapa harus dibayarkan?” ujarnya.
Amsal bilang, pekerjaan tersebut dilakukan pada 2020 saat pandemi Covid-19 sebagai upaya bertahan hidup.
“Tidak perlu saya dipenjarakan, karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 pada saat pandemi hanya untuk bertahan hidup,” kata dia.
Mengaku Diintimidasi
Lebih lanjut, dia mengaku mengalami intimidasi selama proses hukum berlangsung. Dia berujar, intimidasi datang dari seorang jaksa yang pernah mendatanginya dan meminta agar mengikuti alur serta menghentikan aktivitas kontennya.
“Dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, udah lah, ikutin aja alurnya. Nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu,” ungkap Amsal.
Menurut Amsal, kasus yang menimpanya saat ini berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pekerja ekonomi kreatif muda untuk bekerja sama dengan pemerintah.
“Saya hari ini hanya mencari keadilan pak. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami adalah anak muda, pekerja ekonomi kreatif Indonesia akan takut bekerja sama dengan pemerintah,” kata Amsal.