Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tanah longsor dan banjir bandang (galodo) di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB, Ary Laksmana, menyampaikan bahwa saat ini BNPB tengah melakukan sejumlah penyesuaian teknis dalam pembangunan 117 unit huntara yang berlokasi di Lapangan SD Negeri 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Upaya percepatan dilakukan dengan menambah jumlah personel, khususnya tenaga tukang, serta menerapkan sistem kerja dua shift.
Advertisement
"Pembangunan huntara tahap I di Kabupaten Agam terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi korban banjir bandang," kata Ary dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Minggu (28/12/2026).
Selain itu, BNPB juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Agam. Sebab, hingga kini intensitas hujan masih cukup tinggi sehingga menjadi kendala pembangunan huntara.
"Kita sudah meminta tim operasi modifikasi cuaca menambahkan jam terbang untuk mengurangi intensitas hujan yang terjadi di wilayah Palembayan. Selain itu, kami juga akan menambah tenaga ahli pertukangan menjadi dua kali lipat dari sebelumnya," jelas Ary.
Progres 50 Persen
Sebelumnya, jumlah personel gabungan yang terlibat dalam pembangunan huntara terdiri dari unsur TNI yang berjumlah 100 orang, dan tenaga ahli tukang sebanyak enam orang. Hingga kini, proses pengerjaan huntara di Lapangan SD Negeri 05 Kayu Pasak telah mencapai 50 persen dari target.
Seiring pembangunan huntara di Lapangan SD Negeri 05, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah meninjau lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan huntara tahap II di Kecamatan Palembayan.
Lokasi tersebut merupakan lahan milik warga yang dipinjamkan sementara. Rencananya, di lokasi itu BNPB akan membangun 84 unit huntara.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Agam didukung BNPB sedang menyiapkan kebutuhan dokumen di antaranya surat persetujuan, SK Bupati Agam, serta beberapa dokumen lainnya untuk izin penggunaan lahan.