Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa Israel dan Hamas diperkirakan akan segera memasuki fase kedua gencatan senjata setelah kelompok tersebut menyerahkan sandera terakhir yang dibawa ke Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz, dikutip dari laman Japan Today, Senin (8/12/2025).
Advertisement
Ia menegaskan bahwa fase kedua – yang mencakup pembahasan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza – bisa dimulai segera setelah akhir bulan ini.
Jenazah Ran Gvili, perwira polisi Israel berusia 24 tahun yang tewas dalam serangan 7 Oktober 2023, menjadi bagian penting yang melengkapi tahap pertama gencatan senjata. Israel pada Minggu (7/12) juga menyerahkan 15 jenazah warga Palestina sebagai imbal balik.
Namun Hamas menyatakan belum semua jenazah bisa ditemukan karena banyak yang masih tertimbun reruntuhan akibat serangan dua tahun terakhir.
Israel menuding Hamas sengaja mengulur waktu dan mengancam akan melanjutkan operasi militer atau menahan bantuan kemanusiaan bila pengembalian jenazah tidak selesai.
Sebuah kelompok keluarga sandera menegaskan bahwa tahap berikutnya tidak boleh dimulai sebelum jenazah Gvili dikembalikan sepenuhnya.
Tahap Kedua dan Opsi Pelucutan Senjata
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada Associated Press bahwa pihaknya siap membahas opsi “membekukan, menyimpan, atau meletakkan” senjata sebagai bagian dari kesepakatan. Ini membuka peluang diskusi pada salah satu isu paling sulit dalam negosiasi.
Netanyahu juga menyinggung tahap ketiga: proses deradikalisasi di Gaza. “Hal itu pernah dilakukan di Jerman, Jepang, dan negara Teluk. Itu juga bisa diterapkan di Gaza, tetapi Hamas harus dibubarkan,” ujarnya.
Rencana gencatan senjata yang diusung Presiden AS Donald Trump mencakup pengerahan pasukan internasional untuk mengamankan Gaza serta pembentukan pemerintahan sementara Palestina di bawah pengawasan dewan internasional.
Kontrol Israel di Gaza dan Sikap Jerman
Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir menyebut Garis Kuning—yang memisahkan sebagian besar wilayah Gaza di bawah kontrol Israel—sebagai “perbatasan baru”. Ia menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di garis tersebut sebagai benteng pertahanan.
Kanselir Merz mengatakan Jerman mendukung pelaksanaan tahap kedua dengan mengirimkan perwira dan diplomat ke pusat koordinasi sipil-militer pimpinan AS di Israel selatan, serta mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Meski tetap mendukung solusi dua negara, Merz menegaskan pengakuan negara Palestina hanya bisa diberikan pada akhir proses, bukan pada tahap awal seperti yang diajukan sebagian pihak internasional.
Netanyahu mengaku menunda rencana kunjungan luar negeri, termasuk ke Jerman, karena khawatir dengan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dikeluarkan tahun lalu terkait perang di Gaza.
Merz menyatakan belum ada rencana kunjungan Netanyahu ke Jerman, serta tidak mengetahui adanya pembahasan sanksi atau pelarangan ekspor militer Uni Eropa terhadap Israel.
Jerman sempat membekukan sementara ekspor perlengkapan militer ke Israel sebelum akhirnya dicabut pada 10 Oktober setelah gencatan senjata dimulai.
Situasi Terkini: Korban Terus Berjatuhan
Militer Israel pada Minggu (7/12) menyebut telah menewaskan seorang militan yang mendekati pasukan di dekat Garis Kuning.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 370 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata dimulai. Enam jenazah korban serangan baru juga dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera lebih dari 250 orang. Hampir seluruh sandera atau jenazah mereka telah dikembalikan melalui gencatan senjata atau kesepakatan lain.
Sejak perang berlangsung, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 70.360 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Hampir separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. Meskipun berada di bawah otoritas Hamas, angka tersebut dianggap kredibel oleh PBB dan berbagai lembaga internasional.