Liputan6.com, Jakarta Di tengah upaya mempercepat pembangunan di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan pentingnya memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai target. Ia menekankan, berbagai persiapan harus terus dipacu agar hasilnya dapat terlihat nyata di lapangan.
Ribka menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda di empat DOB Papua. Karena itu, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkoordinasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur fisik berjalan baik mulai dari Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua.
Advertisement
“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, [ada yang bisa selesai] tahun depan,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Ribka secara khusus meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan. Ia menjelaskan, kelengkapan syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah KIPP Papua Pegunungan.
“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” jelas Ribka.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana memastikan progres pembangunan infrastruktur di empat DOB Papua berjalan baik. Kendati demikian, ia mencatat pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan belum optimal. Pemerintah berharap daerah tersebut segera mempercepat langkah agar pelaksanaan pembangunan bisa dimulai secepatnya.
“Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi (persyaratan) kriterianya, sehingga nanti kami bisa (melakukan pembangunan mengikuti DOB) yang lainnya,” tandas Diana.
Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Suprayitno, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Dewi Chomistriana, Direktur Bina Penataan Bangunan Johannes Wahju Kusumosusanto, serta para pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri dan Kementerian PU.
(*)