Liputan6.com, Jakarta- Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pemerintah akan membuka rekrutmen resmi bagi petugas haji untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi mulai November 2025.
Menurut Dahnil, proses rekrutmen akan dilakukan secara selektif dan dilanjutkan dengan pelatihan intensif selama tiga hingga empat minggu di barak.
Advertisement
"Petugas itu otomatis pasti ada rekrutmen. Rencananya kita mulai di bulan November. Setelah itu, mereka akan masuk barak selama tiga sampai empat minggu untuk pelatihan," ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Pelatihan tersebut akan mencakup tiga materi utama yang dianggap esensial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah calon haji, yaitu ketahanan fisik, fikih dasar haji, dan bahasa Arab dasar.
"Pertama, ketahanan fisik. Karena banyak keluhan petugas yang tidak kuat jalan atau menggendong jamaah. Kedua, fikih dasar haji agar mereka bisa menjawab pertanyaan jamaah dengan benar. Ketiga, bahasa Arab dasar, supaya bisa berkomunikasi dengan mudah saat dibutuhkan," kata Dahnil.
Tingkatkan Profesionalisme dan Tanggung Jawab
Menurut dia, pelatihan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab petugas haji di lapangan.
"Kita ingin memastikan petugas yang dikirim memang siap lahir batin, bukan hanya secara administratif, tapi juga mental, fisik, dan kemampuan dasar lainnya," kata dia, dilansir Antara.
Dahnil mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi rekrutmen yang beredar di luar jalur resmi, dan memastikan hanya mengikuti informasi dari kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Pemerintah Belum Buka Lowongan Kerja Petugas Haji
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan informasi lowongan kerja (loker) petugas haji maupun ASN Kementerian Haji dan Umrah yang beredar di media sosial merupakan kabar bohong atau hoaks.
Dia mengatakan, saat ini Kementerian Haji dan Umrah belum membuka proses rekrutmen terbuka, karena masih dalam tahap konsolidasi dan alih tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejumlah kementerian dan lembaga.
"Pertama, soal di media sosial ada loker macam-macam, ada petugas haji, ASN haji, dan lain-lain, itu tidak benar. Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji melakukan rekrutmen, itu hoaks," kata Dahnil.