Liputan6.com, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut melalukan patroli skala besar di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.
Menurut Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, patroli skala besar dilakukan demi menjamin keselamatan rakyat imbas rangkaian aksi demo sepekan terakhir yang berujung aksi anarkis.
Advertisement
"Kami lakukan partoli bersama Polri menjaga keamanan dan kenyamanan," ujar Mayjen Deddy kepada awak media di Jakarta seperti dikutip Selasa (2/9/2025).
Pantauan di kawasan Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, patroli skala besar melintasa pada pukul 12.00 WIB. Tampak puluhan anggota militer berseragam lengkap melintas dengan menggunakan motor trail dan mobil hingga truk. Saat melintas, warga menyambut antusias dengan teriakan semangat.
"Semangat pak semangat!," ujar warga.
Dikonfirmasi terpisah, Kadispen TNI AD kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan patroli sudah dilakukan sejak akhir pekan kemarin. Dia memastikann, patroli tidak hanya di Jakarta, namun di kota besar lain se-Indonesia.
"Sejak hari Minggu ada kegiatan patroli skala besar TNI/Polri sampai hari ini, di Jakarta & kota besar di Tanah Air," Wahyu menandasi.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras tindakan kekerasan, anarkisme, dan vandalisme dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
MUI mendukung upaya tegas pemerintah, TNI-Polri dalam mengendalikan situasi dan menjaga ketertiban.
"Kami juga mendukung penuh langkah-langkah tegas dan terukur yang diambil oleh pemerintah, TNI), dan Polri untuk mengendalikan situasi, menegakkan kedaulatan hukum, menjaga ketertiban serta melindungi segenap masyarakat dari berbagai ancaman rasa takut," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa'adi dikutip dari siaran persnya, Senin 1 September 2025.
MUI Dukung Langkah Tegas TNI-Polri Kendalikan Anarkisme dan Vandalisme
Zainut sangat menyayangkan bahwa tindakan-tindakan yang merusak, melanggar hukum, serta bertentangan dengan nilai-nilai moral, Pancasila dan ajaran agama ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, tindakan tersebut juga memakan korban jiwa.
"Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Republik Indonesia atas langkah-langkah cepat tanggap dan responsif yang telah diambil untuk memastikan stabilitas keamanan nasional," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, MUI menyampaikan duka cita mendalam atas para korban yang timbul akibat aksi-aksi kekerasan tersebut.
MUI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau ajakan yang dapat memicu perpecahan.
"Kami menyerukan agar seluruh umat, khususnya umat Islam, untuk menjaga persatuan dan kerukunan. Mari kita bersatu padu menciptakan suasana yang aman, damai, dan tertib," tutur Zainut.
Selain itu, MUI mengimbau para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan pemimpin komunitas untuk berperan aktif dalam menyejukkan suasana di tengah-tengah masyarakat.
"Penting bagi kita semua untuk terus menggaungkan edukasi tentang pentingnya menjaga perdamaian, menolak kekerasan, dan mengutamakan dialog demi terpeliharanya kerukunan antarumat beragama dan persatuan bangsa," pungkas Zainut.
Perintah Prabowo Tindak Tegas Aksi Anarkis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kerusuhan, penjarahan, maupun tindakan kriminal lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, usai rapat terbatas bersama Presiden di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.
Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya aparat menjaga keamanan individu, pejabat, serta institusi negara dari segala bentuk ancaman
"Beliau telah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah terukur dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum," kata Sjafrie.
Sjafrie menegaskan, Presiden memberikan instruksi agar seluruh tindakan kriminal, mulai dari perusakan fasilitas umum, harta benda pribadi, hingga penjarahan, ditindak sesuai hukum yang berlaku.
"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun kediaman pejabat yang mengalami penjarahan, petugas diminta tidak ragu bertindak tegas terhadap para pelaku kerusuhan maupun penjarah, baik di wilayah pribadi maupun institusi negara," jelasnya.