Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno didaulat menjadi Ketua Komite Penilai dalam ajang TJSL dan CSR Award BUMN Tahun 2025 yang diselenggarakan BUMN Track di Jakarta pada Rabu (25/6/2025). Ajang ini merupakan penghargaan untuk BUMN dengan komitmen tinggi pada upaya memberikan dampak sosial yang baik sekaligus mewujudkan keberlanjutan lingkungan.
Dalam sambutannya, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa dirinya memulai inisiatif baru di MPR menunaikan amanat konstitusi dengan fokus pada advokasi lingkungan yang sehat, energi bersih dan mencegah krisis iklim.
Advertisement
“Kami ingin menghidupkan semangat Pancasila dan Empat Pilar MPR dalam kolaborasi untuk menjaga alam sekaligus memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat,” kata Eddy dalam keterabfab
Doktor Ilmu Politik UI ini mengajak BUMN untuk berkolaborasi mewujudkan visi strategis Presiden Prabowo di bidang lingkungan hidup dan ketahanan energi. Diantaranya adalah menjadikan Indonesia “raja energi hijau dunia, mempercepat dekarbonisasi, dan menetapkan target emisi nol bersih melalui ekosistem karbon (carbon sink/offset).
“Hari ini ESG, keberlanjutan dan lingkungan hidup menambah shareholder value di perusahaan-perusahaan BUMN. Jika mendengar green bond, disitu kita bisa melihat ada pemegang saham yang mau memegang saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian, aspek keberlanjutan dan aspek lingkungan hidup," kata Eddy Soeparno.
Pembangunan Ekonomi Dijalankan dengan Asas keberlanjutan
Dirinya menekankan bahwa komitmen terhadap lingkungan dan dampak sosial ini perlu dikelola dengan baik dan ditingkatkan kualitasnya agar menjadi daya dukung utama mensukseskan visi ketahanan energi dan lingkungan hidup dari Presiden Prabowo.
Dengan semakin kompleksnya tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian ekonomi, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN di tahun 2025 diharapkan dapat bertransformasi lebih strategis untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Saat ini misalnya kita menghadapi situasi darurat sampah. Sampah yang tertangani oleh pemerintah baru sekitar 40 persen, sementara 60 persen-nya itu terpaksa sekarang dibuang di ruang publik, termasuk juga open dumping,” ujarnya.
Eddy mengatakan bahwa konstitusi sudah memberikan landasan dalam pasal 33 UUD 1945 pasal 4 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.
“Kami yakin dan percaya, BUMN akan terus menjadi bagian dari solusi untuk memastikan pembangunan ekonomi, percepatan infrastruktur dan pemenuhan layanan publik bisa seiring sejalan dengan menjaga dan merawat lingkungan hidup yang sehat,” tutur Anggota Komisi XII DPR RI ini.
(*)