Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer. Menanggapi hal itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan tersebut bukanlah hukuman, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. Jika demikian, kebijakan tersebut tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia.
“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata Pigai seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).
Advertisement
Hukuman, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya bisa beragam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.
"Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak," wanti Pigai.
Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.
"Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," dia menandasi.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana siswa dibina di barak militer bertujuan agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dijalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi.
Nantinya, menurut Politikus Gerindra itu, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.
"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya," beber Dedi.
Orangtua Udah Kewalahan Hadapi Anak
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeklaim banyak orangtua yang menitipkan anak-anak mereka untuk ikut program pendidikan karakter ala militer yang digagasnya.
Menurut Dedi, hal itu merupakan respons positif. Sebab, dia menilai banyak orangtua yang kini sudah kewalahan dalam menghadapi anak-anaknya yang 'sulit diatur'.
"Itu tandanya kegiatan ini mendapatkan respons positif. Artinya bahwa hari ini orangtua udah kewalahan menghadapi anak," kata Dedi, dikutip Senin (5/5/2025).
Diketahui, program pendidikan karakter itu telah dimulai pada 2 Mei 2025 di Kabupaten Purwakarta, di mana 39 siswa telah mengikuti pendidikan karakter di Barak Resimen 1 Sthira Yudha.
Dedi menjelaskan, pendidikan karakter ini diperuntukan untuk anak-anak berperilaku nakal dan orangtuanya tak lagi sanggup untuk mendidik. Adapun untuk anak yang melakukan aksi kriminal, Dedi mengatakan bahwa anak terkait akan dibina melalui peradilan anak.
"Kan memang teorinya begini, anak yang mengalami kenakalan kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak, kemudian nanti lewat pembinaan, misalnya lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan, itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan," ucapnya.
Untuk Membantu Orang Tua
Sementara program pendidikan karakter, klaim Dedi, bertujuan untuk membantu orangtua yang tak lagi sanggup dalam mendidik anaknya.
"Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tapi nakalnya gak pernah berhenti. Akhirnya mereka harus balik ke orangtuanya, pertanyaannya adalah ketika orangtuanya sudah tidak punya kesanggupan, gak sanggup menghadapi anaknya bolos terus, gak sanggup anaknya main game terus, motor-motoran terus, minum ciu. Kan kayak minum ciu, eksimer gak bisa dipidana," katanya.
Oleh karena itu, Dedi bersama para kepala daerah di Jawa Barat dan bekerja sama dengan TNI bermaksud untuk turun tangan dalam mendidik anak-anak tersebut.
"Ini kan harus ada orang yang menangani, saya termasuk dan pak bupati Purwakarta, dan bupati dan wali kota lainnya seluruh Jawa Barat sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI," tandasnya.